Liputan6.com, Jakarta - Bakal Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengungkap rencananya memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, ini bisa mengerek pendapatan ke kas negara.
Prabowo bilang, nantinya dua departemen ini akan digabung menjadi satu badan, yakni Badan Penerimaan Negara (BPN). Ini juga jadi konsep yang bakal diterapkannya dengan mencontoh langkah negara lain yang memisahkan pembuat kebijakan dan pengumpul pajak.
Baca Juga
"Memang ya kita terus terang saja kita ini sebagai negara, sebagai bangsa, kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain dan di banyak tempat di negara maju memang agak dipisahkan antara policy making, Kemenkeu dan tax collection dan revenue collection," bebernya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Advertisement
Dia menyebut konsep ini tengah digodok oleh tim pakar yang membantunya ini. Mulai dari kajian, simulasi hingga studi banding dengan negara atau pihak lain yang sudah pernah menjalankan konsep ini.
Menteri Pertahanan ini melihat adanya peluang peningkatan pendapatan negara jika dibentuk Badan Pendapatan Negara. Mengutip bahan paparannya, dibentuknya BPN ini akan meningkatkan rasio pendapatan negara menjadi 20 persen terhadap PDB.
Saat ini, dia mengatakan, rasio pendapatan terhadap PDB masih berada di 11,8 persen per 2021. Sementara, rasio pajak terhadap PDB masih 9,1 persen.
"Seandainya dengan manajemen yang baik di departemen Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai penerimaan kita, kita bisa perbaiki dengan IT dengan komputerisasi dan sebagainya. Kita bisa hitung 8 persen dari 1.500 miliar dolar peningkatannya cukup signifikan, saudara-saudara sekalian, ratusan miliar dolar tambahan anggaran kita," bebernya.
"Dan dengan itu, kita bisa investasi kita akan menjadi tidak hanya swasembada pangan, saya yakin kita bisa jadi lumbung pangan dunia," sambung Prabowo.
Visi Prabowo
Sebelumnya, Pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan terakhir yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah menawarkan visi dan delapan misi asta cita.
Dalam draft visi-misi, Prabowo-Gibran menyinggung prinsip ekonomi Pancasila. Dalam ekonomi Pancasila mengambil dari esensi terbaik dari ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme.
"Paham ekonomi yang membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tetapi juga memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (social safety net) untuk masyarakat yang paling lemah," dikutip dari draft visi-misi Prabowo-Gibran.
"Dengan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan kita bisa berhasil sebagai negara dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas, maka visi Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran adalah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045," ditulis dalam draft.
Setiap kata dalam visi Prabowo-Gibran mengandung makna masing-masing. Bersama, Prabowo dan Gibran mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama.
Indonesia Maju, Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menuju, Dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia emas, Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.
Advertisement
Misi Prabowo-Gibran
Selain itu, visi juga tidak terlepas dari misi Prabowo-Gibran dalam mewujudkan visi yang digaungkan berkaitan dengan delapan misi yang disebut asta cita.
Berikut delapan misi Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024:
- Memperkokoh ideologi, Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem, pertahanan keamanan, negara dan mendorong, kemandirian bangsa, melalui swasembada, pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi, hijau, dan ekonomi biru.
- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.