Sukses

Anies Baswedan Mau Bebaskan Orang Indonesia dari Jerat Pinjol, Pakai Cara Ini

Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkap rencananya untuk memperkuat peran koperasi. Salah satunya digadang bisa menghindarkan masyarakat dari pinjaman online (pinjol).

Liputan6.com, Jakarta Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkap rencananya untuk memperkuat peran koperasi. Salah satunya digadang bisa menghindarkan masyarakat dari pinjaman online (pinjol).

Bicara koperasi ini, Anies merujuk pada program yang telah dijalankannya di Jakarta saat dia menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dari sana, terlihat adanya manfaat gerakan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terhindar dari pinjol.

"Kita butuh sekali hari ini mengembalikan koperasi menjadi salah satu pelaku penting dalam pereknomian I donesia. Kami merasakan di Jakarta saat PKK miliki koperasi, terhindar dari pinjol-pinjol," ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Masih dalam lingkungan PKK, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan seluruh warga kampung susun bisa mengelola wilayah tersebut. Ini disebut-sebut jadi bentuk perubahan dari yang mulanya dikelola oleh UPT pemerintah menjadi oleh Koperasi PKK.

"Dulunya, kampung susun atau kita biasa sebut rumah susun itu dikelola oleh UPT pemerintah. Lalu warga berurusan dengan pemerintah. Yang kami kerjakan sekarang tidak, kami bangun bentuk koperasi oleh warga, dikelola oleh warga, pembiaya oleh warga dengan mekanisme koperasi," terangnya.

"Lalu kemudian apa yang akan terjadi? Yang terjadi dalam koperasi itu bukan saja transaksi ekonomi berjalan, tapi kepercayaan antar warga itu tumbuh itu menjadi hal yang penting," sambung Anies.

Dia mengatakan, selain di lingkungan PKK tadi, penguatan koperasi juga perlu dilakukan pada aspek lain. Misalnya, pada lingkungan pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.

"Di kawasan pertanian perlu ada pengaktifan ulang koperasi khususnya pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan dan aspek-aspek yang kita harus lakukan di koperasi. Menghidupkan kembali koperasi jadi salah satu tujuan yang ingin kita ciptakan," urainya.

 

2 dari 4 halaman

Nasib Kartu Prakerja

Sebelumnya, Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan buka suara terkait nasib Program Kartu Prakerja, sebuah andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memberikan sinyal kalau program itu masih akan dilanjutkan.

Namun, Anies menegaskan, kelanjutan program tidak bergantung pada siapa pemimpinnya. Tapi, program yang bisa memberikan manfaat ke masyarakat.

"Gini, gini, kami punya prinsip bukan dilanjutkan apa tidak, no, menurut kami sudah cukup kita ini ganti, gonta-ganti, gonta-ganti, kita yang berada di pemerintahan tau persis kok bahwa rakyat itu gak peduli mau siapa yang jadi walikota, gubernur yang penting adalah mereka dapatkan manfaat," ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

 

3 dari 4 halaman

Harus Bermanfaat

Anies menerangkan, ketika program Kartu Prakerja itu masih bermanfaat, maka ada peluang untuk dilanjutkan kedepannya. Menurutnya, hal itu jadi tugas negara untuk memberikan program yang menyentuh langsung masyarakat.

"Jadi, prinsipnya adalah semua hal yang baik yang dirasakan bermanfaat, yang dirasakan masyarakat luas sebagai program yang membantu ya tentu akan berkelanjutan karena itulah memang tugas dari negara," kata dia.

"Negara memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik, termasuk program-program itu semua," imbuhnya.

 

4 dari 4 halaman

Ada 4 Aspek Pertimbangan

Lebih lanjut, Anies mengatakan ada 4 aspek yang jadi perhatian untuk menentukan satu program itu berlanjut atau tidak. Pertama, aspek apa yang perlu ditingkatkan. Kedua, apa yang perlu dikoreksi.

Ketiga, apa yang perlu dihentikan. Keempat, apa hal baru yang bisa dilakukan. "Tapi ada juga hal yang kurang dirasakan kurang bermanfaat, tidak bermanfaat, ya itu unsur yang mungkin harus dihentikan. Lalu, ada hal yang hari ini dirasa kurang, belum ada, tapi dibuatlah hal baru," tuturnya.

Namun, dia mengungkap, masih banyak pihak yang hanya mengambil poin ketiga dan ke empat. Yakni, hanya pada aspek apa yang perlu dihilangkan, dan apa yang perlu dibuat baru.

"Kebanyakan dari kita, ketika bicara change itu dipikirnya nomor 3 dan nomor 4 aja, nah itu menurut saya bahaya. Jangan, kita nanti ngerasain, saya dulu tugas di Jakarta, habis itu negitu selesai tugas ada perubahan, gapapa, memang otoritasnya orangnya beda," ungkap Anies.

"Jadi ada empat. Yang diteruskan atau ditingkatkan, yang dikoreksi, yang tidak dilanjutkan, dan yang hal baru yang harus dikerjakan. Jadi semua hal baik akan diteruskan," tegasnya.