Kejar Target 10 Juta Sertifikasi Halal, BPJPH Minta Bantuan BUMN

Lebih lanjut, Siti mengatakan sebagai upaya untuk menjadi produsen produk halal kelas dunia, ada sejumlah hal yang sudah dilakukan. Termasuk kerja sama dengan 115 lembaga pemeriksa halal luar negeri.

Bahkan, pada 18 November mendatang, pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman dengan 9 lembaga halal luar negeri. Diantaranya, dua dari Korea, dua dari Selandia Baru, dua dari Australia, satu dari Thailand, satu dari Taiwan, dan satu dari Amerika Serikat.

"Jangan sampai pelaku usaha kita, terutama UMKM tergerus dengan pelaku usaha luar yang produknya masuk ke Indonesia. kita upaya sebagai aparat pemerintah, kementerian dan lembaga, BUMN membantu pelaku usaha di Indonesia ini agar bisa bersaing dengan pelaku usaha dunia, karena kita tak bisa menghalangi peredaran perdagangan produk-produk yang masuk ke berbagai negara," paparnya.

"Tetapi dengan standar halal, dengan standar halal yang ketat dan tinggi, kita berupaya memaksimalkan agar negara-negara yang produknya mau masuk ke Indonesia kita beri standar yang sangat tinggi. Sehingga saingan-sainfan itu bisa terjadi sesuai dengan yang kita inginkan," sambung Siti.

Sebelumnya, Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya mengungkap keterlibatan PTSI dalam mengejar target pemerintah untuk melakukan sertifikasi terhadap 10 juta produk di 2024 mendatang. Dia berharap, pihaknya bisa mendapat porsi lebih banyak lagi agar target tersebut bisa tercapai.

"Apalagi target dari pemerintah tahun depan yang disertifikasi harusnya 10 juta, jadi ini sekarang belum sampai nendang sampai 10 juta, tapi harapannya tahun depan bisa lebih besar lagi," kata dia.

Perlu diketahui, target pemerintah untuk melakukan sertifikasi halal dari produk itu tak terbatas pada kategori tertentu. Artinya, pada konteks itu, sertifikasi halal yang dilakukan mencakup produk dari mikro, UKM, hingga perusahaan besar.

Sementara itu, PTSI sendiri membidik bisa melakukan sertifikasi halal sekitar 5.000-6.000 produk. Ini tak terbatas pada produk dari UMKM Binaan BUMN, tapi juga produk-produk luar negeri.

"Kalau kita sekitar 5 ribuan sampai 6 ribuan. Enggak harus dari BUMN, bisa dari perusahaan lain termasuk luar negeri. Kita sudah ada demand dari pabrikan-pabrikan luar negeri yang mau memasukkan barangnya ke Indonesia. Dan itu produk makanan dan minuman, mereka sudah bersiap-siap karena tahun depan sudah dimandatorikan, diwajibkan bahwa barang masuk harus ada label halal," bebernya.