Hampir 2 Tahun Tak Dibayar, Pengusaha Tagih Utang Rafaksi Minyak Goreng

Adapun Roy mengungkapkan alasan peritel dan produsen migor melakukan gugatan hukum, yaitu lantaran pihak pengusaha ritel sudah lelah menghadapi ketidakpastian terkait pembayaran utang rafaksi migor.

"Kenapa harus lewat itu? Karena kami nggak dapat kepastian, niatnya (pemerintah) juga nggak ada bahkan. Karena kalau niat surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag segera, mestinya. Hanya jarak ke lapangan banteng nggak sampai 2 km, sesibuk itu kah untuk menyelesaikan kewajiban yang harus menjadi kewajiban negara?" ungkapnya.

Bahkan, pengusaha ritel merasa didzalimi oleh Pemerintah khususnya Kemendag. Sebab, sebelumnya pihak ritel dijanjikan Pemerintah akan dibayarkan selisih harga dari minyak goreng yang dijual pada waktu itu.

"Diminta dan dijanjikan pula, dijanjikan Permendag 3/2022, tetapi tidak dipenuhi dengan berbagai alasan. Dengan janji dan alasan yang bermacam-macam. Ini sudah mau akhir tahun, sudah mau 2 tahun, tinggal 1 bulan lagi berumur 2 tahun. Dan ini hak pelaku usaha dan kewajiban pemerintah karena kita sudah penuhi kewajiban kita menjual Rp14.000 (per liter) di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik penyelesaian pembayaran utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng hingga saat ini masih belum menunjukkan titik terang. Lantaran Pemerintah hingga kini belum membayar utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha.

Lantas bagaimana perkembangan polemik utang rafaksi minyak goreng tersebut?

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementrian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim mengakui, penyelesaian polemik rafaksi minyak goreng ini sangat alot.

"Terkait rafakasi memang cukup memakan energi dan waktu yang cukup melelahkan," kata Isy dalam konferenis pers Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023, di BICC, The Westin Resort Nusa Dua Bali, Kamis (2/11/2023).

Terakhir, Kementerian Perdagangan telah memenuhi undangan dari dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk menindaklanjuti penyelesaian rafaksi minyak goreng.

"Terakhir kita diundang Kemenkopolhukam untuk tindak lanjut penyelesaian, karena waktu itu ada pengaduan dari Aprindo kepada Kemenkopolhukam terkait penyelesaian rafaksi minyak goreng," ujarnya.

Adapun saat ini Kementerian Perdagangan akan bersurat ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) agar nantinya persoalan rafaksi minyak goreng bisa dibahas dalam Rakortas.

"Dari kesimpulan yang disampaikan Kemenkopolhukam ini dikembalikan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perekonomian. Nah, saat ini kami akan berkirim surat sehubungan dengan surat Kemenkopolhukam itu kepada Kemenko Perekonomian untuk nantinya diantar (dibahas) dalam rakortas. Karena memang istilahnya siapa yang memulai siapa yang mengakhiri," katanya.

Diketahui Kementerian Perdagangan saat ini berutang kepada Aprindo sebesar Rp 344 miliar. Namun, utang gabungan kepada produsen minyak goreng dan pengusaha ritel berjumlah Rp 800 Miliar.