Sukses

Erick Thohir Copot Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin

Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan merombak jajaran direksi di PT Angkasa Pura II atau AP II. Kabarnya, pemegang saham mencopot Muhammad Awaluddin dari posisi Direktur Utama AP II.

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan merombak jajaran direksi di PT Angkasa Pura II atau AP II. Kabarnya, pemegang saham mencopot Muhammad Awaluddin dari posisi Direktur Utama AP II.

Dieketahui, pemegang saham Angkasa Pura II merupakan pemerintah dan Holding BUMN Pariwisata dan Aviasi InJourney. Posisi Awaluddin diganti sementara oleh Direktur Operasi AP II Wendo Asrul Rose sebagai Plt Direktur Utama.

"Malam ini (semalam) baru saja dilaksanakan penyerahan SK dari pemegang saham yang berisi; 1. Pak MA diberhentikan dari jabatan DU AP II," tulis sumber Liputan6.com, Sabtu (18/11/2023).

"2. Pak Wendo diangkat menjadi Plt. DU AP II," imbuh dia.

Baru 7 Tahun Menjabat

Informasi, Awaluddin diangkat menjadi Direktur Utama di PT Angkasa Pura II (PT AP II) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT AP II Nomor: SK-227/MBU/09/2016 tanggal 9 September 2016. Secara sederhana, hingga November 2023 ini, berarti Awaluddin sudah menjabat selama 7 tahun.

Lahir di Jakarta, 15 Januari 1968, sebelumnya Muhammad Awaluddin menjadi Direktur Enterprise & Business Service di PT Telkom Indonesia Tbk (2012 - 2016) dimana sebelumnya adalah Direktur Utama PT Infomedia Nusantara (2010 – 2012).

Executive General Manager Divisi Akses, Executive General Manager Divisi Regional 1 Sumatera di PT Telkom Indonesia Tbk (2007 – 2010) dan Vice President Public & Marketing Communication Telkom di PT Telkom Indonesia Tbk (2005 – 2007). Sejak September tahun 2016, Awaluddin diangkat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero).

Sementara itu, Wendo Asrul Rose diangkat menjadi Direktur Operasi di PT Angkasa Pura II (PT AP II) berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia selaku para Pemegang Saham PT AP II Nomor: SK-94/MBU/05/2023 serta nomor KEP.INJ.01.01/23/05/2023/A.0055 tanggal 5 Mei 2023.

Lahir di Padang, 29 Desember 1970, menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesin dari Institut Sains Dan Teknologi Nasional pada 1995. Sebelumnya menjabat di PT Angkasa Pura I sebagai Deputi Direktur Teknik Bidang Pengawasan dan Jaminan Kualitas, Pimpinan Proyek Pembangunan Bandara SAMS Sepinggan-Balikpapan, General Manager Bandara SAMS Sepinggan-Balikpapan, dan Direktur Operasi.

 

2 dari 3 halaman

Usulan Penambahan Penerbangan Haji

Sebelumnya, Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengusulkan penerbangan jemaah haji 2024 asal Jawa Barat semuanya dilayani dari Bandara Kertajati, Majalengka. Hal ini disebut bisa menurunkan beban dari Bandara Soekarno-Hatta.

Awaluddin menyebut, Bandara Kertajati telah beroperasi penuh mulai 2023 ini. Hal ini juga dinilai bisa lebih mengakomodir para jemaah haji asal Jawa Barat yang jumlahnya cukup banyak.

"Pak Menhub telah berdiskusi dengan kami dan lainnya, sekiranya apabila kloter dari jamaah Jawa Barat bisa semuanya sudah beroperasi penuh, embarkasi maupun debarkasinya di (bandara) Kertajati," kata dia dalam Rapat Panja BPIH Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Dan ini juga mungkin memudahkan jamaah baik secara usia dan lokasi titik pemberangkatan lebih mudah," imbuhnya.

 

3 dari 3 halaman

Ibadah Haji

Dia mengatakan, pada pelaksanaan Ibadah Haji 2023 lalu, pemberangkatan dari Bandara Kertajati baru 25 kloter. Sementara, ada 72 kloter jemaah haji Jawa Barat yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta.

"Dan ini juga bisa membantu untuk kemudian sedikit menurunkan beban jamaah yang ke cengkareng. Jadi dari sisi perjalan lebih efisien dan efektif. Dan bandara khususnya cengkareng agak sedikit dikurangi dan ditata untuk diatur ke kertajati. Tapi aturan teknis dan lainnya akan kita diskusikan dengan Kemenhub," bebernya.

Dia pun meminta restu dari Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI untuk melaksanakan hal ini.

"Dan mohon dukungan dari pimpinan sekiranya bisa pada waktunya bisa dilaksanakan dengan memberikan porsi tambahan untuk embarkasi dan debarkasi di bandara Kertajati Majalengka," pintanya.

Â