Cadangan Batu Bara Turun, PLN Group Putar Otak Kembangkan Bahan Bakar PLTU

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan menyampaikan, CBF adalah salah satu strategi PLN EPI merespon keterbatasan pasokan batubara di beberapa pembangkit bertenaga uap (PLTU) di sepanjang tahun 2023. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah pembangkit yang dikelola PLN mengkonsumsi batubara di bawah standar boiler.

"CBF memungkinkan PLTU untuk mendapatkan spesifikasi batubara yang optimum sesuai dengan standar kebutuhan boiler. Waktu pengirimannya juga lebih singkat," jelas Mamit.

Mamit mengakui hadirnya CBF telah memberikan rasa aman untuk pembangkit. Karena strategi ini mampu menjamin kualitas dan kuantitas batubara menyesuaikan kebutuhan pembangkit.

Value creation CBF adalah dapat memasok sesuai spesifikasi optimum yang diminta pembangkit. Bahkan biaya pengadaan batubaranya juga terbilang lebih murah," pungkas Mamit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden soal komitmen pendanaan suntik mati PLTU batu bara dari kelompok negara maju yang tergabung dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).

Seperti diketahui, Indonesia tengah menanti pencairan dana JETP senilai USD 20 miliar, atau setara Rp 300 triliun. Sebagian besarnya dicairkan dalam bentuk pinjaman atau utang, dan sebagian kecil hibah untuk mendorong program transisi energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah memohon agar JETP tidak mengenakan bunga komersil untuk porsi pinjamannya.

"Dananya ada, cuman kan hampir sama dengan dana komersil. Kemarin juga dipertanyakan oleh pak Presiden ke pak Biden, bahwa harus ada sumber dana yang bukan hubungannya memudahkan, tidak seperti commercial finance," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Namun begitu, Arifin menambahkan, dana JETP tidak hanya berfokus pada pensiun dini PLTU batu bara. Pasalnya, ada lima program yang diusung dalam langkah mencapai transisi energi.

"Kan kita juga minta JETP 5 program. Early retirement (pensiun dini), transmission, baseload renewable, kemudian renewable yang tidak baseload, kemudian untuk ekosistemnya," papar dia.

Adapun dalam kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, Jokowi menyoroti urgensi kolaborasi dan langkah strategis dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam.

RI 1 menyatakan, tanpa kolaborasi dan langkah strategis konkret, keberlanjutan dan kelestarian bumi yang kita cintai tidak mungkin terjamin. Perubahan iklim dan transisi energi diakui oleh Jokowi sebagai isu mendesak di tengah kondisi dunia yang tidak stabil.

Indonesia, menurut Jokowi, telah mengambil peran dan komitmen nyata untuk mengatasi tantangan tersebut. "Untuk Indonesia, komitmen kami tidak perlu diragukan. Indonesia walks the talk, not talk the talk," tegasnya dikutip dari laman setkab.go.id.

Soal pendanaan iklim, Jokowi menekankan perlunya pendekatan yang membangun daripada membebani. Presiden mencatat bahwa pendanaan iklim masih mengikuti pola bisnis konvensional, seperti lembaga keuangan komersial.

Jokowi berpendapat bahwa pendanaan harus lebih bersifat membangun, bukan berbentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin dan berkembang. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memaparkan upaya Indonesia dalam melakukan transisi energi, salah satunya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).