UMP Banten 2024 Naik Rp 66.000, Berlaku untuk Pekerja Kurang dari Satu Tahun

Berikut perhitungan Pemprov Banten dalam menerapkan UMP 2023;

1) UMP tahun 2023: Rp2.661.280

2) Rata-rata konsumsi rumah tangga: Rp 1.743.687

3) Rata-rata anggota rumah tangga: 3,95 orang

4) Rata-rata banyaknya ART bekerja: 1,64 orang

5) Pertumbuhan ekonomi Banten: 4,60 persen

6) Inflasi provinsi: 2,04 persen

7) Index tertentu: 0,10 (alpha)

8) UMP 2024: Rp2.727.812

9 Kenaikan: Rp66.532

10) Kenaikan: 2,50 persen

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti aksi mogok nasional yang bakal dilakukan serikat buruh, gara-gara permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.

Adapun kenaikan UMP 2024 sendiri mengacu pada formulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Jelang batas akhir penetapan UMP 2024 pada Selasa (21/11/2023) sore, kenaikan tertinggi pada suatu provinsi berada di kisaran 7,5 persen.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, pun menegaskan bahwa mogok kerja nasional tidak dibenarkan dalam aturan yang ada. Bahkan, ia khawatir aksi itu justru berdampak buruk bagi perputaran ekonomi.

"Mogok nasional tidak dikenal dalam regulasi kita. Apakah mogok nasional adalah solusi dari permasalahan ini? Bukankah mogok itu timbulkan masalah baru?" ungkapnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/11/2023).

Tidak Semua Bisa Diajak MogokIndah beranggapan, tidak semua pekerja bisa diajak mogok nasional. "Kalau diajak mogok, dia tidak bekerja. Berarti dia tidak dapat pendapatan, padahal punya kebutuhan pribadi," imbuh dia.

Selain itu, ia menilai aksi tersebut juga bukan berarti jadi keinginan seluruh buruh atau pekerja. "Kedua, itu kan ganggu kepentingan umum, keberlangsungan usaha," sambungnya.

Oleh karenanya, Indah mengajak buruh untuk kembali berdiskusi soal kenaikan UMP 2024 yang dianggap belum memenuhi ekspektasi.

Sebab menurutnya, yang terpenting itu adakah kenaikan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Sementara upah minimum provinsi berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

"Jadi yang kita sounding kan, kenapa kita tidak dialog, diskusikan. Mungkin ada yang belum paham, mungkin kami yang belum jelas. Kalau tiba-tiba mogok, apakah itu jadi solusi?" tanyanya.

"Jadi sekali lagi, segala dinamika hubungan industrial, mari kita diskusikan," pungkas Indah.