Erick Thohir: Australia Bakal Bangun Kampus di IKN

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap akan berlanjut meski masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir di 2024. Alasannya, pembangunan IKN sudah tertuang dalam Undang-Undang yang mengikat.

Saat bertemu Duta Besar (Dubes) Yunani H.E. Stella Bezirtzoglou, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya memastikan bahwa tahun politik tidak akan mengganggu pembangunan IKN Nusantara. Bahkan meskipun ada pergantian presiden, Achmad memastikan ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur tersebut tetap dibangun.

"Pembangunan IKN sudah berdasarkan hukum yang mengikat dengan Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara," kata Jaka dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (21/10/2023).

Pembangunan IKN sudah berdasarkan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Artinya, suksesi kepemimpinan tidak dapat menghentikan laju pembangunan IKN, seperti yang dikhawatirkan Dubes Yunani Stella.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah di sekitarnya, perlu menggunakan pendekatan pemberdayaan UMKM agar pertumbuhan ekonomi yang tercipta berlandaskan pada partisipasi masyarakat dan sektor riil.

“Dalam arti, program strategis nasional tersebut harus melibatkan pelaku UMKM lokal dan koperasi. Bahkan, dengan segala potensi yang dimiliki IKN, harus juga dengan mengangkat komoditas unggulan asal Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur,” kata Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto, dalam acara Nusantara Now Festival 2023 di Kota Balikpapan, Kalimantan timur, Kamis (22/11/2023).

Lebih lanjut, Rulli menyampaikan berbagai program strategis KemenKopUKM yang dapat diakses dan dikolaborasikan untuk pemberdayaan pelaku UKM dan koperasi di IKN, seperti program Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing), Rumah Kemasan, hingga pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha para pelaku UKM dan koperasi.

"Dengan adanya program Rumah Produksi Bersama yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh para pelaku UMKM misalnya, kami ingin meningkatkan kualitas produk UMKM agar sesuai dengan keinginan dan selera pasar," ujar Rulli.

Pengelolaan Terpadu UMKM

Disamping itu, pengelolaan terpadu UMKM melalui Rumah Produksi Bersama, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kepastian tersedianya pasokan bahan baku, serta penguatan pasar dalam negeri dan peningkatan ekspor.

"Sehingga, ini akan menaikkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan devisa negara," ujarnya.