BPH Migas Ciduk SPBU di Sorong Belum Terpantau CCTV

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan pengawasan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Salah satunya pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya dengan hasil adanya beberapa temuan di lapangan.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati melakukan pengecekan langsung ke monitor CCTV, dispenser SPBU, tangki timbun BBM, dan berbincang dengan pengawas SPBU untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

"Jadi, tadi kami berbincang dengan pengawas SPBU, kelihatannya mereka sudah punya kehati-hatian dalam melayani atau menyalurkan BBM bersubsidi. Tapi sayangnya, sepertinya masih kurang sosialisasi, bagaimana mereka melakukan proses administrasi yang baik. Contohnya surat rekomendasi. Seharusnya dicatat dan dilaporkan setiap bulan. Ini belum dilakukan," terangnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2023).

Diungkapkan Erika, dalam pemantauan ini ditemukan kondisi tidak adanya monitor TV CCTV di SPBU dan adanya petugas yang hanya melihat rekaman melalui telepon seluler.

"Sudah kita rekomendasikan, untuk segera dipasang monitor TV untuk memantau CCTV. Termasuk juga, jangka waktu penyimpanan rekamannya, tadi hanya dua minggu. Sedangkan, menurut ketentuan itu minimal harus satu bulan. Memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki di SPBU ini," tegasnya.

Tindaklanjuti Temuan

Terkait temuan yang ada, Erika meminta badan usaha penugasan untuk menindaklanjuti dengan segera agar tidak berlarut larut. "Masalah fasilitas dan administrasi yang perlu disosialisasikan lebih intens oleh Pertamina," imbuhnya.

Hal serupa diungkap anggota BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi. Menurutnya, SPBU harus melayani dengan baik masyarakat dalam pendistribusian BBM. Pihak SPBU perlu menyediakan fasilitas untuk pengawasan seperti CCTV dengan optimal.

"Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas penyaluran khususnya BBM bersubsidi," pinta dia.