Sri Mulyani Ajak Gen Z Pahami APBN: Bukan Cuma Utang dan Pajak Saja

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi, mengungkapkan 3 fungsi Utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perekonomian Indonesia.

Pertama, fungsi APBN untuk stabilisasi. Dalam hal fungsi stabilisasi, jika perekonomian sedang menghadapi tantangan yang mengancam stabilitas negara, maka APBN harus digunakan untuk mengkontrol tantangan atau ancaman terhadap stabilitas.

Menurutnya, berbicara tentang stabilisasi kebanyakan orang masih akan mengarah dalam pengertian stabilisasi dari sisi keamanan atau pertahanan.

"Namun, stabilisasi ini juga dapat dilihat dari sisi ekonomi, perekonomian bisa dihadapkan pada berbagai guncangan yang bisa mengancam stabilisasi," kata Ubaidi dalam acara DJPPR Inclusive Talks Learning Culture for better future 'Aktif, smart dan bijak keuangan', Kamis (16/11/2023).

Contoh fungsi APBN, yakni pada saat terjadi pandemi covid-19 pada awal tahun 2020. APBN menjadi alat untuk menjaga stabilitas di bidang kesehatan dan ekonomi.

"Apabila tidak dikelola dengan baik bisa jadi akan menjadi ancaman di bidang sosial dan politik," ujarnya.

Meskipun saat in pandemi sudah dinyatakan usai oleh WHO. Namun, ternyata muncul tantangan baru dengan dinamikanya masing-masing, yaitu kenaikan harga pangan, kenaikan harga-harga energi, dan geopolitik yang meningkat yang menimbulkan disrupsi supply secara global.

Guncangan itu menyebabkan harga pangan dan energi melonjak tinggi, dan juga mendorong kenaikan inflasi, sehingga membuat bank sentral di beberapa negara maju menaikkan suku bunga acuan.

"Di sinilah letaknya mengapa kita kemudian menyebut APBN sebagai Shock absorber, karena shock yang terjadi di sektor pangan dan komoditas tidak semuanya langsung disalurkan dan diteruskan ke masyarakat, sebagian yang begitu besar itu ditampung oleh APBN lalu masyarakat dapat sedikit vibrasinya," katanya.

Fungsi APBN kedua adalah alokasi. Dalam fungsi ini APBN memiliki peran untuk membuat perekonomian semakin efisien dan tidak distortif. Sebagai contoh kaitannya dengan Energy Transition Mechanism (ETM).

Penerapan ETM merupakan langkah untuk menangani perubahan iklim yang menjadi perhatian dunia saat ini, termasuk Indonesia. Jika perekonomian dan kegiatan manusia semuanya memproduksi CO2 terlalu banyak dan tidak ada orang yang peduli maka hal tersebut bisa membahayakan dunia, karena tidak ada yang bisa membatasi.

Maka disitulah peran APBN sebagai fungsi alokasi, yaitu dengan menerapkan pajak karbon atau carbon tax, maupun memberikan subsidi untuk mendukung Energy Transition Mechanism.

"Beberapa hal tersebut dan itu hanya terjadi jika kebijakan fiskal nya mendukung," ujarnya.

Fungsi ketiga yaitu distribusi. Dalam hal ini distribusi bertujuan untuk pemerataan keadilan. Menurutnya, APBN disini berfungsi sebagai alat untuk mengkoreksi yang seharusnya bisa berjalan sendiri melalui mekanisme pasar, tapi ternyata hal tersebut tidak bisa menjawab dan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi suatu negara dan perekonomian.

"Misalnya, kemiskinan, stunting, kemudian adanya perbedaan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, disparitas daerah-daerah yang masih Tertinggal dengan daerah lain, di sinilah peran fungsi distribusi dalam APBN menjadi sangat penting," pungkasnya.