Liputan6.com, Jakarta Pasangan calon Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN) berikhtiar untuk mengejar target Indonesia Emas 2045, tapi bukan dengan program pembangunan megaproyek seperti kereta cepat dan jalan tol.
Pasalnya, Sekretaris Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies-Cak Imin (Timnas AMIN) Wijayanto Samirin mengatakan, pembangunan infrastruktur berskala besar seperti itu belum dirasakan merata di seluruh Tanah Air.
Baca Juga
"Indonesia memang beragam, negeri yang penuh dengan paradoks. Ada kereta cepat, ada tol hebat, tapi ada jalan-jalan yang di desa-desa penuh lobang, dan becek ketika hujan," ujar Wijayanto di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Jakarta, Selasa (28/11/2023).
"Negara maritim, negara pertanian, tetapi mayoritas petani dan nelayan itu miskin. Jadi Indonesia penuh dengan paradoks, paradoks-paradoks yang ada di Indonesia ini yang membuat Indonesia masih timpang," keluhnya.
Advertisement
Kemakmuran Merata
Menurut dia, dalam Kampanye Pemilu 2024 jika berbicara seperti apa impian AMIN terhadap Indonesia Emas 2045, itu bukan tentang GDP per kapita USD 30 ribu saja. Akan tetapi, lebih kepada kemakmuran yang merata di seluruh rakyat.
"Bayangan itu ialah Indonesia yang ketika kita mendarat di ujung Papua, di Kalimantan, Flores, Aceh, Jawa, Natuna, kita merasa ini Indonesia karena ada kesamaan infrastruktur, kondisi ekonomi, kesehatan masyarakat, level pendidikan," paparnya.
Wijayanto lantas menyamakannya dengan negara-negara maju, sebagai gambaran pembangunan merata yang tidak hanya terfokus di infrastruktur pusat saja.
"Sama kayak bapak-bapak ke Aussie, mendarat di kota manapun merasakan ini Aussie. Di Jepang, Amerika, bahkan di Malaysia dan Thailand ada kesamaan itu," pungkas Wijayanto.
Â
Â
Bangun 14 Kota Mirip Jakarta, Anies-Cak Imin Ogah Lanjutkan Proyek IKN?
Sekretaris Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies-Cak Imin (Timnas AMIN), Wijayanto Samirin, menegaskan pihaknya bakal fokus mengembangkan 14 kota sekelas Jakarta. Daftar kota tersebut mulai dari Batam, Bangka, Bogor, Pontianak, Semarang, Surakarta, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, dan Lebak Barat.
Namun, mantan Komisaris Independen PT Indosat Tbk menyangkal jika pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Cak Imin bakal menghentikan proyek pembangunan IKN. Pasalnya, pengembangan IKN sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
"Kita akan fokus pada pengembangan minimal 14 kota. Kalau 14 kota apakah IKN akan dihentikan? Belum tentu. Bisa jadi itu bagian dari 14 itu, yang tegas disampaikan pak Anies di berbagai kesempatan adalah ini dasarnya Undang-Undang, siapapun yang terpilih jadi presiden harus tunduk kepada Undang-Undang," tegasnya sesuai acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Jakarta, Selasa (28/11/2023).
"Jadi tentang IKN ini masih sangat dinamis diskusinya. Saya tidak tahu, yang jelas tim kami sedang melakukan analisis penyesuaian apa yang akan dilakukan, apa yang diperbaiki. Tentang keputusan finalnya kan Undang-Undang, ada di tangan rakyat," kata Wijayanto.
Wijayanto pun menanggapi pernyataan Cak Imin, yang mengaku lebih senang tinggal di Jakarta daripada di IKN yang berada di tengah hutan. "Saya juga kurang memahami background dari statemen Cak Imin. Tapi pasti Cak Imin pasti punya pemikiran yang mendalam tentang ini," imbuhnya.
Â
Advertisement
Kelanjutan IKN
Terkait kelanjutan IKN yang tak masuk visi-misi Anies-Cak Imin, ia mengaku sempat ada perdebatan panjang di tubuh Timnas AMIN terkait keberlangsungan proyek yang diinisiasi kabinet Presiden Joko Widodo. Pada akhirnya, Timnas AMIN sepakat untuk tidak memasukannya.
"Kita tidak memasukan membangun bandara, jaringan air bersih. Itu bukan berarti tidak dilanjutkan, sama saja dengan IKN. Ini masih merupakan diskusi yang sangat dinamis. Analisis tentang ini sedang dilakukan, dan berjalan terus," tuturnya.
Oleh karenanya, Wijayanto meminta publik tidak berasumsi berlebihan jika suatu proyek tak masuk ke dalam visi-misi Anies-Cak Imin. Begitu juga soal kelangsungan proyek IKN, ia menyerahkan kewenangan akhir kepada kedua pasangan calon.
"Nanti biar capres dan cawapres yang mengeluarkan statemen itu. Tugas kami adalah feeding beliau-beliau yang sifatnya teknokratis," ujar Wijayanto.