Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interim Erick Thohir mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru terkait industri perfilman nasional.
Erick Thohir menyebut, pemerintah berencana untuk menstandardisasi pajak film.
Baca Juga
"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar dia melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).
Advertisement
"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund khusus untuk film nasional," sambungnya.
"Kebetulan himbaranya sudah ada tadi PFN sudah ada," sebut Erick, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN.
Erick lebih lanjut mengatakan, harus harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman di Tanah Air, baik dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.
"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," ujarnya.
Dalam unggahannya di akun Instagram pribadi, Erick mengatakan terdapat tiga masalah utama di industri perfilman, yaitu pembiayaan, pemasaran dan perizinan.
Maka dari itu, ia menyampaikan, peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.
"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulisnya.
"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkas Erick Thohir.
Dividen BUMN Tembus Rp 74,1 Triliun, Pengamat: Masih Banyak Tantangan Lain
Pengamat menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir telah melakukan kinerja positif dalam mentransformasi BUMN.
Keberhasilan itu salah satunya realisasi setoran dividen BUMN kepada negara.
"Kita patut mengapresiasi kinerja BUMN yang semakin baik, yang dicerminkan oleh setoran deviden BUMN kepada negara yang semakin meningkat,” kata Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah di Jakarta, dikutip dari laman resmi BUMN, Senin (27/11/2023).
Menurut Piter, dividen BUMN kepada negara sebesar Rp 74,1 triliun merupakan pencapaian positif, tercatat hingga bulan Oktober dan berpotensi meningkat hingga tutup tahun.
Piter menilai, realisasi dividen 150 persen lebih tinggi dari target awal patut mendapatkan apresiasi.
Hal ini menunjukkan hasil transformasi hingga bersih-bersih mendorong kondisi BUMN menjadi lebih sehat dan berdampak pada peningkatan kontribusi bagi negara.
"Kinerja BUMN yang semakin baik tentu tidak terlepas dari reformasi BUMN yang terus dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir," ucapnya.
Menurut Piter, salah satu gebrakan besar Erick Thohir yang terbukti mendorong kinerja BUMN menjadi lebih efektif dan efisien ialah pembentukan holding.
Dia menyebut, konsolidasi melalui holding membuat kerja-kerja BUMN menjadi lebih fokus dan terintegrasi antar BUMN dengan core business serupa.
"Strategi pembentukan holding yang tujuannya meningkatkan fokus dari BUMN secara bertahap telah menunjukkan hasilnya," lanjutnya.
Masih Ada Tantangan
Namun, BUMN tentunya masih menghadapi sejumlah persoalan dan tantangan.
Piter mengatakan, upaya perbaikan sejumlah BUMN terutama yang di sektor infrastruktur memerlukan waktu dan penanganan yang komprehensif.
"Kita juga harus mengakui masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh BUMN. Misalnya BUMN-BUMN karya.Tapi kalau saya melihatnya permasalahan tersebut masih bisa diatasi,” katanya.
"Adalah tugas kementerian BUMN untuk segera mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan seluruh permasalahan di BUMN karya dan juga BUMN lainnya," jelas Piter.
Advertisement
Dividen BUMN Sudah Lewati Target di Oktober 2023, Tembus Rp 74,1 Triliun
Menteri BUMN Erick Thohir semringah realisasi dividen perusahaan pelat merah bisa melampaui target. Per Oktober 2023, dividen BUMN trmbus Rp 74,1 triliun.
Erick Thohir mengungkap capaian ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati girang. Transformasi perusahaan disebut jadi kunci sumbangan dividen BUMN meningkat.
"Alhamdulillah, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun ikut happy karena dividen BUMN hingga Oktober 2023 sudah tembus Rp 74,1 triliun," ujar Erick dalam keterangannya, ditulis Minggu (26/11/2023).
Erick menyampaikan realisasi dividen atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kekayaan negara dipisahkan (KND) ini 150 persen lebih tinggi dari target awal. Menurut dia, capaian ini menjadi bukti perubahan BUMN yang berdampak positif bagi kinerja perusahaan.
Ketua Umum PSSI ini juga menyampaikan kontribusi terbesar datang dari BUMN-BUMN yang bergerak di sektor perbankan dan energi. Erick terus mendorong peningkatan kontribusi dari BUMN sektor lain agar kian meningkatkan kontribusi BUMN kepada negara dan masyarakat.
"Sejak awal saya selalu tekankan, BUMN harus menjadi benteng ekonomi Indonesia. Peningkatan kontribusi juga menggambarkan kondisi BUMN yang terus membaik," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.