Serapan Anggaran Seret, Jokowi Terus Teror Sri Mulyani

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti dana yang mengendap senilai triliunan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah yang kembali terulang pada tahun anggaran 2023. Hal ini seiring penyerapan anggaran baik pusat dan daerah belum mencapai 100 persen.

Presiden Jokowi menuturkan, arahan untuk mempercepat penyerapan anggaran telah disampaikan sejak sembilan tahun lalu.

"Tadi saya minta informasi ke Menteri Dalam Negeri, berapa realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 persen. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74,” tutur Jokowi di hadapan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta perwakilan pemerintah daerah dalam agenda penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 di Istana Negara, seperti dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).

Jokowi meminta agar serapan dana itu dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan. "Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun,” tutur dia.

Jokowi menuturkan, penyerapan anggaran 2024 akan dimulai per Januari sehingga sisa anggaran yang masih teralokasi di APBN dan APBD untuk kegiatan 2023 harus segera dihabiskan.

"Eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin. Jadi bolak-balik saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasi, realisasikan secepat-cepatnya,” tutur dia.

Akan tetapi, Jokowi menyadari mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah. “Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun,” tutur dia. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai mencatat defisit pada Oktober 2023, setelah sebelumnya mengalami surplus anggaran sejak awal tahun 2023.

“Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp. 700 miliar atau 0,003 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto)," kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi November 2023, disiarkan Jumat (24/11/2023).

Sri Mulyani menambahkan, meski ada defisit di bulan Oktober keseimbangan primer masih terjaga.

"Dari sisi keseimbangan primer surplus Rp 365,4 triliun,” ungkapnya.

Sebagai informasi, keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Sri Mulyani memaparkan, pada akhir Oktober 2023 pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea-cukai dan PNBP telah mencapai Rp 2.240,1 triliun.

"Ini artinya 90,9% dari target (APBN) tahun ini sudah terkumpulkan dan ini naik 2,8% dari tahun lalu,” terangnya.

Menkeu lebih lanjut mengungkapkan, belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2023 telag mencapai Rp. 2.240,8 triliun. Angka ini hampir sama angkanya secara nominal antara pendapatan dan belanja negara.

“Namun belanja negara ini baru 73,2% dari total pagu anggaran yang ada di dalam undang-undang APBN,” beber Sri Mulyani, seraya menambahkan bahwa Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7% dari sisi posisi akhir Oktober 2023.