OJK: Dunia Rugi USD 8 Triliun Akibat Kejahatan Siber

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam acara RISK & GOVERNANCE SUMMIT TAHUN 2023“Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer,Ethical Culture as a Value Keeper”, di Jakarta, Kamis (30/11/2023).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat berdasarkan data Instistute of Internal Auditors (IIA) kerugian akibat kejahatan siber di seluruh dunia pada tahun 2023 mencapai USD 8 triliun.

"Kemudian IIA juga menyampaikan kerugian akibat kejahatan cyber di seluruh dunia pada tahun 2023 mencapai angka yang cukup signifikan yakni sekitar USD 8 triliun," kata Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam acara RISK & GOVERNANCE SUMMIT TAHUN 2023“Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer,Ethical Culture as a Value Keeper”, di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Sementara, kerugian akibat ransomware di seluruh dunia diperkirakan mencapai USD 265 miliar pada 2031. Disisi lain rata-rata waktu dalam menyelesaikan kejahatan cyber masih mencapai angka 277 hari.

"Jadi, cukup lama tidak immediate, dan kesenjangan tenaga kerja dalam industri cyber security sebanyak 3,4 juta orang, tentunya ini memerlukan kesiapan organisasi dan menjadi isu yang sangat critical," ujarnya.

Adapun berdasarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada 361 juta anomali traffic atau serangan siber ke Indonesia per Januari hingga Oktober 2023.

"Kalau berkaca pada data BSSN ditunjukkan bahwa sejak bulan Januari hingga Oktober 2023 terdapat 361 juta serangan cyber yang terjadi di Indonesia. Jadi, angkanya cukup signifikan," ujar Sophia.

Lebih lanjut, menurutnya selain cyber security, etika juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan teknologi khususnya Ai

Lantaran pengembangan AI yang saat ini masih sangat bergantung pada input yang diberikan dan proses pengambilan keputusan yang disusun oleh developernya, sehingga sangat mungkin terjadi bias pada kesimpulan yang dihasilkan. "Oleh sebab itu, organisasi diharapkan menggunakan AI yang dengan hati-hati dan menerapkan code of Conduct yang baik," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Bulan Fintech 2023, Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jadi Prioritas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) serta pelaku industri fintech di Indonesia kembali menyelenggarakan Bulan Fintech Nasional (BFN) sekaligus gelaran Indonesia Fintech Summit & Expo 2023 di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada 23-24 November 2023.

“Acara Bulan Fintech Nasional dan gelaran Indonesia Fintech Summit & Expo 2023 merupakan upaya bersama OJK dengan AFTECH dan AFSI dalam memfasilitasi forum pertemuan lembaga keuangan, pelaku, dan penggiat fintech baik di lingkup nasional dan mancanegara,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset kripto OJK, Hasan Fawzi dikutip Minggu (26/11/2023).

Hasan mengatakan, kegiatan ini menambah kesadaran konsumen terhadap perkembangan dan risiko keuangan digital, termasuk penggunaan serta perlindungan data pribadi masyarakat. Menurutnya, perlunya peran dan dukungan semua pihak untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat.

"Regulator harus berinovasi secara berkelanjutan dan berkomitmen pada praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk mengambil keputusan keuangan yang bijak," imbuhnya.

Lewat gelaran BFN 2023 ini, OJK, asosiasi, dan juga pelaku industri di bidang fintech berupaya untuk terus meningkatkan literasi masyarakat mengenai ragam dan produk finansial teknologi yang aman dan legal, risiko-risiko yang harus dipertimbangkan konsumen dalam menggunakan layanan fintech, dan perlindungan data pribadi.

"Untuk menjawab tantangan terhadap pelindungan data pribadi, tetap Sumber Daya Manusia itu kunci utamanya. Karena kecerobohan satu orang dapat berdampak kepada semuanya. Selain itu, itikad baik antara pelanggan dan pelaku usaha tentunya harus dijaga," ujar Wakil Ketua Umum IV Aftech dan CEO Privy, Marshall Pribadi.

3 dari 3 halaman

Pelindungan Data Pribadi

Ilustrasi Fintech. Dok: edgeverve.com... Selengkapnya

Marshall menambahkan, pelindungan data pribadi dan keamanan siber di era digital saat ini sangat penting. Menjaga privasi dan keamanan data pribadi adalah prioritas utama sehingga perusahaan fintech hendaknya memperkuat sistem pelindungan data pribadi bagi konsumennya.

"Dalam mengelola keamanan siber suatu perusahaan juga memerlukan pandangan yang holistik, jadi seluruh elemen di perusahaan harus sadar terhadap cyber security masing-masing," ujar Marshall.

Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan identitas digital untuk mengamankan transaksi keuangan dan perjanjian di dunia digital menjadi salah satu cara dalam memastikan keamanan siber.

Menurut Marshall, penggunaan satu identitas dan kata sandi akan meningkatkan keamanan karena mengurangi jumlah kredensial yang harus dikenal dan disimpan. Selain itu, bisa meminimalisir risiko kebocoran informasi pribadi saat beraktifitas digital untuk bisnis maupun dalam keseharian.

Privy sebagai salah satu perusahaan rintisan tanda tangan elektronik tersertifikasi di Indonesia dan anggota AFTECH turut berpartisipasi dalam gelaran BFN dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya identitas digital dan TTE tersertifikasi yang aman, legal, dan terpercaya melalui rangkaian kegiatan dan promo menarik.

OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
Kejahatan Siber
Keamanan Siber
AI