Pertumbuhan Kredit dan DPK Melambat, Bos OJK: Wajar Karena Baru Pulih

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar membahas mengenai dua sisi transformasi digital di sektor keuangan di Indonesia. Menurutnya, transformasi digital bisa menjadi berkah dan kutukan. Namun, hal itu tergantung pada tujuannya.

“Apakah digital transformasi di sektor jasa keuangan itu berkah atau kutukan?” kata Mahendra Siregar dalam acara Risk and Governance Summit 2023, di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Mahendra menjelaskan, bahwasannya transformasi digital saat ini menjadi berkah untuk pengembangan percepatan transaksi, pertumbuhan maupun perkembangan industri.

Sebaliknya, untuk mereka yang menjadi korban dari kejahatan dibidang tranformasi digital justru menyebutnya adalah sebuah kutukan.

"Tapi mereka yang menjadi 'korban'dari berbagai kegiatan yang ilegal atau masalah yang terjadi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam sektor jasa keuangan mungkin mengatakannya itu kutukan," ujarnya.

Kendati demikian, Mahendra mengaku optimistis bahwa transformasi digital ke depannya mampu menunjukkan sisi positif yang lebih banyak dibandingkan sisi yang negatifnya, agar tidak menjadi kutukan.

“Na, yang ingin kita lihat dalami diskusikan adalah bagaimana bahwa itu memang pada gilirannya menunjukan aspek positifnya dan memitigasi, meminimalisasi, kalaupun tidak menghilangkan aspek negatifnya, supaya tidak menjadi curse bagi kita semua,” pungkasnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap dampak dari proses transformasi digital di lingkup usaha. Nyatanya, penerapan teknologi belum maksimal mendorong keuntungan bagi UMKM.

Teten mencatat, saat ini Indonesia belum memiliki badan yang mengatur strategi nasional transformasi digital. Alhasil, dia dan para menteri lainnya mengaku tak memiliki acuan yang jelas, padahal transformasi digital melibatkan banyak aspek.

"Di Indonesia transformasi digital hanya berkembang di sektor perdagangan (e-commerce) di sektor hilir bukan di sektor produksi," kata dia kepada media, Sabtu (16/9/2023).

"Makanya produksi nasional kalah dengan produk dari luar yang lebih murah, karena produksinya lebih efisien dan berkualitas," imbuhnya.

Teten mengatakan, pada sisi platform dagang digital pun, pemerintah seakan terlambat menghadirkan aturan. Utamaya yang mengatur platform e-commerce dan social commerce.

"Akibatnya kita didikte platform digital global. UMKM produsen kita gak punya kemampuan teknologi digital. Aplikasi-aplikasi digital untuk membantu supply chain UMKM masih sedikit," ungkap Teten Masduki.