Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah merancang adanya proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti CPNS dan PPPPK tiap tiga bulan sekali, berbeda dengan sebelumnya dimana perekrutan dilakukan satu sampai dua tahun sekali.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa jarak yang singkat dari setiap rekrutmen ini mengacu pada tujuh agenda reformasi dan transformasi sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Baca Juga
“Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, jadi ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan, karena tiap tiga bulan akan ada rekrutmen ASN,” kata dia dikutip dari Antara, Kamis (7/12/2023).
Ia mencontohkan kondisi sebelumnya, yaitu misalnya Januari dilakukan pensiun dan dua tahun kemudian baru dilakukan perekrutan ASN, maka yang terjadi adalah pengangkatan tenaga honorer.
Advertisement
“Jadi dari sekarang bisa di daftar siapa yang pensiun, kita akan rekrut tiga bulan sekali, kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian/lembaga, sehingga yang kosong tidak diisi honorer tapi langsung ASN,” ujar Anas.
Meski terhitung rutin, perekrutan ASN jumlahnya tidak langsung sebanding dengan jumlah pensiunan, seperti contoh di tubuh Kemenkeu jika terdapat 600 orang yang pensiun maka hanya 200 orang yang diterima karena tenaga teknis akan dirampingkan dengan digitalisasi.
Ini juga menjadi upaya Kementerian PANRB menata tenaga non-ASN atau honorer, karena hingga Desember 2024 mereka ditarget menata 2,3 juta tenaga honorer yang tidak dapat ditambah lagi.
Selain itu, Anas akan mengefisienkan struktur lewat perampingan eselon dua, dengan mengurangi sekitar 1.200 tenaga atau menghemat biaya birokrasi sampai Rp8 triliun.
Rekrutmen Besar-besaran
Mulai 2024 nanti, Kementerian PANRB berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital yang menyasar lulusan baru, dimana mereka akan fokus menangani digitalisasi birokrasi, namun terbatas pada posisi yang pertumbuhannya positif bukan tenaga teknis.
“Kita sudah petakan mana yang positif growth mana zero growth. Ada banyak formasi usulan kepala daerah tidak disetujui karena yang diminta perawat tapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas. Jadi yang masih positif tenaga guru, dosen, sektor kesehatan, yang tidak boleh nambah tenaga teknis fungsional, begitu juga teknis pelaksana karena sebagian diganti digital,” jelas Anas.
Berkaca dari undang-undang terbaru maka akan banyak terobosan, termasuk kesempatan ASN untuk lebih lincah, seperti misalnya seseorang dapat menempati jabatan kepala dinas dengan mengikuti job training di BUMN terbaik dalam waktu tertentu sehingga tidak melulu mengikuti diklat.
“Jadi rekrutmen ASN 2024 nanti kita akan konsultasi dulu dengan bapak presiden, tapi bulan kemarin kami telah menyampaikan bahwa ada banyak freahgraduate yang bisa mengisi posisi-posisi dalam rangka percepatan transformasi birokrasi salah satunya adalah talenta-talenta digital, dan akuntan,” tutur Menteri PANRB.
1 Juta Guru Honorer Beres Diangkat Jadi ASN PPPK di 2024
Sebelumnya, ,Pemerintah menargetkan pada akhir 2024 akan menuntaskan rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim untuk mendetilkan upaya pencapaian target tersebut.
“Target 1 juta guru PPPK adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, di mana pendidikan menjadi salah satu kuncinya. Hari ini saya bertemu dengan Mas Nadiem untuk mendetilkan terkait hal tersebut. Alhamdulillah, kami optimistis tahun 2024 target 1 juta guru PPPK bisa beres karena sekarang progresnya signifikan,” ujar Menteri Anas di Kantor Kementerian PANRB, dikutip Rabu (29/11/2023).
Pemenuhan Tenaga Guru
Menteri Anas mengatakan, pemenuhan tenaga guru di antaranya melalui program rekrutmen 1 juta guru PPPK adalah atensi Presiden Joko Widodo. Rekrutmen 1 juta guru PPPK tersebut berasal dari tenaga guru non-ASN (honorer) dan THK-II yang selama ini telah mengabdi.
“Indonesia Emas 2045 di mana negara ini akan masuk menjadi empat besar ekonomi dunia membutuhkan SDM unggul, dan bapak/ibu guru berperan sangat signifikan. Sehingga pemerintah mengebut rekrutmen 1 juta guru PPPK ini sebagai salah satu fondasi peningkatan SDM, yang tentunya nanti juga ditopang oleh kualitas infrastruktur pendidikan dan asupan gizi anak-anak kita,” ujarnya
“Mudah-mudahan pertemuan dengan Mas Nadiem ini akan menjadi formula yang baik, dan kita akan terus menyisir dan memastikan tidak ada yang tertinggal agar target pemenuhan kebutuhan 1 juta guru PPPK dapat terpenuhi,” imbuh Menteri PANRB.
Advertisement
Pemerataan Guru
Selain membahas pemenuhan kebutuhan guru, Menteri PANRB dan Mendikbudristek juga mendetilkan pola karir dan pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Pertemuan ini juga untuk memastikan karir guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling tertinggal dan terluar itu ada. Skema insentifnya ini kami detilkan dan nanti dituangkan di Peraturan Pemerintah. Insentifnya mulai dari sisi karir hingga insentif pendapatan, mudah-mudahan regulasinya bisa kita tuntaskan tidak lama lagi,” ujar Menteri Anas.
Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kolaborasi dengan Kementerian PANRB merupakan langkah untuk mengakselerasi pemenuhan 1 juta guru PPPK.
Rekrutmen Guru PPPK
“Ini memang menjadi komitmen pemerintah untuk melaksanakannya dan Pak Menteri PANRB sangat support secara cepat sehingga kami yakin ini bisa terpenuhi,” jelasnya.
Selama beberapa tahun terakhir, rekrutmen guru PPPK terus berlangsung. Pada 2021 dan 2022 terdapat sekitar 544.000 guru PPPK yang berasal dari guru honorer dan THK-II.
Dan hingga rekrutmen 2023 diprediksi akan tercapai sekitar 840.000 guru PPPK. Adapun kekurangannya akan dipenuhi pada 2024. Bahkan nantinya total dapat terproses lebih dari 1 juta guru PPPK.
Advertisement