Perusahaan Wajib Sejahterakan Masyarakat Sekitar Tambang, Tengok Aturannya

Ilustrasi pertambangan. (Foto: cat.com).

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya kegiatan pascatambang untuk memberikan kesejahteraan serta peningkatan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar tambang.

Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaraz dengan mewajibkan perusahaan pertambangan Indonesia untuk melakukan reklamasi pascatambang serta tanggung jawab sosial perusahaan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

"Beleid tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan kegiatan pascatambang secara tepat dan berkelanjutan. Ini penting untuk meningkatkan masyarakat sekitar tambang," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Jumat (8/12/2023).

Kepatuhan menjalankan program-program pascatambang harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekitar serta dibarengi ketegasan dalam pengawasan oleh pemerintah.

"Makanya, program pascatambang ini harus jadi bagian perencanaan perusahaan tambang. Kami akan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi secara tegas sesuai perundang-undangan jika ada perusahaan yang abai terhadap aturan ini," tegas Agus.

Agus mengakui, sejauh ini perusahaan pertambangan telah berkomitmen untuk melakukan reklamasi dan PPM secara berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan lahan bekas tambang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar area pertambangan.

"Pengelolaan reklamasi dan PPM memberikan dampak positif bagi berbagai pihak, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan membangun citra positif perusahaan," imbuhnya.

Bagi perusahaan tambang, penerapan praktik pertambangan yang baik atau Good Mining Practices (GMP) menjadi kunci untuk mewujudkan industri pertambangan yang bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2 dari 2 halaman

Kata Pelaku

Ilustrasi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) (Foto: MIND ID)

Itu diamini Corporate Communication Superintendent PT Berau Coal, Rudini Rahim. Menurutnya, GMP merupakan komitmen dan standar operasional yang mencakup semua aspek kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga pascatambang.

"Inti dari GMP adalah memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat sekitar dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan," jelas Rudini.

GMP sendiri mencakup berbagai praktik yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan. Beberapa praktik utama GMP meliputi, perencanaan dan desain yang matang, pengelolaan air yang efektif, pengendalian polusi udara, reklamasi dan rehabilitasi hingga pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial.

Industri pertambangan sendiri memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. "Penerapan GMP yang komprehensif, industri pertambangan dapat meninggalkan jejak positif bagi masyarakat," ujar Rudini.

Kementerian ESDM
Organisasi
Kementerian ESDM adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral.
Lihat Selengkapnya
Kementerian ESDM
tambang
pertambangan