Disenggol KPK, Sri Mulyani Pasang Badan soal Belanja Pemerintah Selama Pandemi Covid-19

Sri Mulyani mengingat betul bagaimana proses pengambilan keputusan penting dan terburu-buru di periode pandemi pada tahun 2021 hingga 2022, di mana saat itu muncul virus baru SARS-CoV-2 varian Delta.

Sehingga, lanjutnya, Kemenkeu selalu mengundang aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan (BPK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengkonsultasikan berbagai program penanggulangan COVID-19.

Dia juga selalu menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk selalu tepat dalam mengambil keputusan, meskipun suasana darurat.

"Tetapi, kami waktu itu spirit-nya tahu banget bahwa ini situasi sangat berbeda, ini emergency, karena kami banyak yang khawatir mengambil keputusan nanti diperiksa waktu itu, kemudian record semuanya," jelasnya.

Seluruh rangkaian kegiatan yang terdokumentasi dengan baik, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi argumentasi pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan ketika muncul persoalan.

"Jadi, sebetulnya bisa disampaikan kenapa waktu itu membuat keputusan seperti ini, selama tidak ada konflik kepentingan, selama tidak ada korupsi; tetapi ini adalah sesuatu yang emergency, saya rasa harusnya bisa disampaikan," katanya.

Namun, jika dalam proses pembuktian ditemukan ada tindak pidana korupsi maupun kepentingan pribadi, kata Sri, maka itu menjadi tugas auditor untuk melakukan penelusuran.