Khawatir Inflasi, Angkutan Logistik AMDK Diharapkan Tak Dilarang Beroperasi Saat Libur Nataru

Dia mengutarakan bahwa komponen ekonomi itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sektor distribusi lewat logistik, pada tahun 2021 saja, untuk biaya logistik saja sebesar Rp 182 triliun itu habis untuk biaya administrasi. Sedang untuk biaya pergudangan itu hampir Rp. 546 triliun. Sementara, biaya transportasi di jalan itu menghabiskan biaya lebih kurang Rp.1000 triliun.

“Ini menjadi catatan bahwasannya logistik kita ini memang masih belum efisien. Terutama apabila kita bandingkan lagi dengan negara-negara lain. US itu hanya 9% saja, Jepang hanya 10% dan Malaysia negara tetangga hanya 15%. Ini yang kami perlihatkan disini, meskipun industri dapat meningkatkan utilisasi, menekan atau melakukan efisiensi, tapi ketika sektor distribusi belum kita benahi juga, ini akan menjadi menurunkan daya saing dari produk-produk yang dihasilkan dari sektor industri tadi,” ungkapnya.

Apalagi, kata Setia, ada wacana lagi untuk melarang beroperasinya angkutan logistik AMDK pada liburan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru tahun 2024 nanti.

Dia mencontohkan kasus di Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 lalu, Kemenperin mempropose waktu itu, karena diestimasikan sekitar kurang lebih 139 juta produk AMDK yang tidak dapat terdistribusi kepada konsumen akibat diberlakukannya pelarangan angkutan logistik AMDK.

Hal tu berdampak pada pembatasan distribusi dan yang tertinggi itu adalah wilayah Jabodetabek sekitar 46%, diikuti Jawa Timur 22%, Jawa Tengah dan Jawa Barat 10%, Sumatera 8% dan wilayah lainnya itu sekitar 5%. Menurut Setia, terhambatnya distribusi AMDK ini memberikan dampak pada kelangkaan produk.

Di mana, kalau dicermati terutama untuk produk-produk kemasan galon maupun kemasan botol, walaupun sudah ditumpuk di pergudangan, tapi karena produknya build up stock, produk-produk dari AMDK ini hanya bisa bertahan 2 hari berdasarkan jumlah kemasan yang tersedia.

”Jadi, kelangkaan AMDK ini tetap akan terjadi dan menyebabkan harga yang tidak terkendali,” katanya.

Selain itu, untuk memulihkan pola distribusi produk AMDK kembali ke kondisi normal sebelum dilakukan pembatasan, itu akan diprediksikan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan.

“Ini dari asesmen kami. Tapi, dari beberapa industri lainnya juga ada yang mengatakan 1 bulan, 1,5 bulan, atau 2 bulan. Jadi, ada beberapa yang memang menjadi catatan, di mana untuk kembali mereka memulihkan pola distribusinya, itu dari asesmen kami kurang butuh waktu lebih dari 2 bulan,” ujarnya.

Sementara, optimalisasi untuk transformasi alternatif saat ini masih belum efisien. Menurut Setia, Kemenperin sekarang memang sedang mengkaji untuk penggunaan KAI logistik dan juga untuk pengembangan utilisasi warehouse atau pergudangan. Ini masih sifatnya kajian.

”Tapi, di kajian ini, kami juga mengalami kondisi existing yang harus kita pahami bersama. PT Kalog saat ini belum menjadi moda transportasi distribusi yang diminati industri, karena memang biaya-biaya yang dikeluarkan itu cukup tinggi sewanya, kegiatan bongkar muatnya, proses dooringnya, tidak mendapat pembebasan PPN 11%, bahan bakarnya, kemudian PNBP yang dihitung dari KAI ini dasarnya adalah per kilometer atau per tonase.

“Nah, kami saat ini sedang berkomunikasi intens menyangkut dengan biaya sewa, pertimbangan untuk pemberian insentif PPN 11%, khususnya untuk komoditi tertentu tadi.” tuturnya.

Plt. Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan Krisna Ariza meminta agar adanya pertimbangan pelarangan angkutan logistik AMDK pada saat libur Nataru nanti agar tidak memicu terjadinya inflasi akibat kenaikan harga akibat terjadinya kelangkaan barang di masyarakat. Karena, inflasi pangan pada sepanjang tahun 2023 terlihat relatif terkendali dan stabil.

“Namun ini perlu diantisipasi kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya dalam lima tahun terakhir, di mana inflasi mengalami peningkatan pada setiap periode Natal dan Tahun Baru,” katanya.

Untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi ini akibat kebijakan pelarangan angkutan logistik saat Nataru nanti, Krisna mengatakan Kemendag akan selalu berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk barang-barang kebutuhan pokok agar dikecualikan, termasuk AMDK yang saat ini juga sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

“Jadi, kolaborasi antar kementerian sangat penting untuk hal ini, supaya barang kebutuhan pokok tidak langka dan memicu kenaikan harga. Pangan ini yang paling utama harus masuk ke dalam perut. Jadi, nggak bisa dibatasi dan nggak bisa dilarang-larang,” ucapnya.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mempersilahkan untuk mengajukan surat kepada Menteri Perhubungan.

“Silahkan diajukan ke Pak Menteri terkait AMDK ini. Itu masih memungkinkan untuk dimasukkan dalam pengecualian sebelum SKB-nya ditandatangani. Secara prinsip sebetulnya kami juga tidak mau ada pembatasan,” katanya.