Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah harus diperhatikan dari mulai hulu hingga hilir. Ia membeberkan cara kerja untuk mensejahterakan UMKM. Sebab sebanyak 97 persen lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh pelaku UMKM.
Pertama, para pelaku UMKM harus mendapatkan akses atas pasar yang baik dengan memberikan akses Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar para UMKM dapat dengan mudah mengembangkan usahanya ke pasar online atau market place.
Baca Juga
"Mereka mendapatkan izin usaha, punya NPWP. Lalu mereka bisa menjadi supplier kita. Misalnya makanan nih, mereka bekerja. Lalu mereka mengirim kepada bakery terkenal. Nanti bakery terkenalnya yang submit kepada kita. Tapi bakery terkenal dapat dari mana? Dari UMKM. Kenapa? Yang marginnya paling gede siapa kira-kira? Ya bakery-nya itu. Nah sekarang diubah. Mereka punya NPWP punya izin usaha langsung ke kita. Kitanya buat katalog lokal, mendadak mereka ketemu pasar baru yang gede sekali," ujar Anies dalam saat acara dialog Capres 2024, Jakarta, Senin (11/12).
Advertisement
Ia menuturkan, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pihaknya membantu para pelaku UMKM lewat program jakpreneur.
Anies mengklaim saat program itu berjalan, jumlah pelaku UMKM meningkat drastis dari 50 ribu pelaku, sekarang menjadi 280 ribu pelaku usaha.
"Kenapa? Karena kita kemudian memberikan IUMK, izin usaha mikro kecil, dan NPWP," terangnya.
Kedua, kerangka regulasi. Menurut Anies yang membuat para pelaku UMKM tidak bisa tumbuh adalah regulasinya. Ia bilang regulator biasanya tidak berurusan langsung denga pasar. Misalnya tata ruang.
Anies menjelaskan tata ruang merupakan hal yang luar biasa. Ia mencontohkan, di Jakarta, kalau ingin izin usaha harus di tempat yang sesuai peruntukannya. Hal itu yang menyebabkan susahnya pelaku UMKM membangun usaha mereka.
"Kalau di rumah, peruntukannya gimana? Saya punya garasi rumah, mau dipingin tempat penjahit. Ngurus izin. Nggak boleh. Ini bukan zona usaha, Pak. Ini komplek perumahan. Nggak dapat izin. Apa yang kita lakukan?," jelasnya.
Â
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Ubah Regulasi
Ia bilang pihaknya mengubah regulasi itu dan memperbolehkan tempat usaha di rumahan. Dengan catatan tempat usaha bukanlah zona hijau.
"Tapi kalau usaha dalam rumah, boleh. Seluruh wilayah Jakarta, kecuali zona hijau. Sehingga semua bisa berusaha di mana saja. Ibu-ibu bisa ngurus IUMK sekarang," ungkapnya.
"Jadi, cara menyusun regulasinya untuk membantu UMKM itu, lihat apa masalahnya. Kemudian buat reform untuk memungkinkan itu tumbuh," tambahnya.
Yang ketiga, akses permodalan. Pemerintah perlu membantu financial pelaku usaha, apalagi skala ekonomi kecil. Ia merasa hal itu perlu dikerjakan di seluruh Indonesia.
"Dengan cara seperti itu, harapannya. Maka, prinsip yang kami pegang tadi. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, itu bisa kita kerjakan," pungkasnya.
Advertisement
Janji Anies Baswedan Soal Proyek Kereta Api di Kalimantan
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji untuk membangun kereta api yang menghubungkan Banjarmasin hingga Banjarbaru di daerah Kalimantan Selatan.
Anies mengatakan mobilitas masyarakat antar kedua kota itu cukup tinggi. Pembangunan kereta api tersebut kata dia, akan menjadi prioritas untuk di wilayah Kalimantan Selatan.
"Yang tidak kalah penting adalah memastikan pembangunan infrastruktur ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan terjalin dengan baik," kata Anies saat berdialog dengan masyarakat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dikutip dari Antara, Selasa (5/12/2023).
Selain itu, menurut dia setiap pembangunan di suatu wilayah, khususnya Kalimantan Selatan, wajib melibatkan masyarakat setempat. Karena itu dia menilai, jangan sampai pembangunan dilakukan di Banjarmasin tetapi orang-orang yang mengerjakannya berasal dari luar daerah.
"Karena kita tidak menginginkan hanya kota saja yang terbangun, tapi juga kawasan-kabupaten kabupaten ," katanya.
Â
Pembangunan Manusia
Selain terkait infrastruktur, dia mengatakan pembangunan manusia juga cukup penting. Karena dia menilai pembangunan manusia di Kalimantan tertinggal 10 tahun.
"Ini yang harus dikejar, karena pada akhirnya pembangunan bukan soal jalan, pembangunan tentang kualitas manusianya," katanya.
Adapun jarak antara wilayah Banjarmasin dan Banjabaru berkisar 35 kilometer. Kota Banjar Baru saat ini merupakan Ibu Kota Kalimantan Selatan menggantikan Kota Banjarmasin.
KPU RI pada Senin, (13/11), telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil Pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, (14/11), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Â
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement