Pak Bas Terisak Minta Tukin Kementerian PUPR 100 Persen, Kapan Mulai Berlaku?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pernah mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi PNS Kementerian PUPR. Kabarnya, hal itu sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatal mengungkap penentuan kenaikan tukin perlu melalui proses yang panjang. Mulai dari ditetapkan oleh Kepala Negara, hingga proses harmonisasi di kementerian terkait.

"Tukin itu kan prosesnya juga panjang, tukin itu ditetapkan oleh presiden, ini nanti udah dibawa, nanti ini setuju enggak setuju enggak, Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) setuju, (Kementerian) keuangan ngecek ada duitnya enggak, oh duitnya ada, nanti diambil dari anggaran Kementerian PUPR sendiri," ucap Zainal saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Dia mengulang kembali pernyataan Menteri Basuki yang mengaku telah mendapat persetujuan dari Bendahara Negara. Rencana awal, kenaikam tukin Kementerian PUPR menjadi 100 persen diumumkan pada 3 Desember 2023.

"Ya memang diumumkan karena disampaikan pak Menteri kan, bu Menkeu sms ke pak Menteri bahwa Menteri Keuangan sudah setuju," kata dia.

Kendati sudah ada lampu hijau, Zainal belum bisa memastikan kapan tukin 100 persen PNS Kementerian PUPR mulai berlaku. Pasalnya, proses harmonisasi antarkementerian masih berjalan hingga saat ini.

"Belum tau, karena sekarang ke Menpan, ke Menpan nanti minta inisiatif. Jadi kalau bikin peraturan nanti ada permohonan inisiatif. Jadi Menpan minta inisiatif dari Presiden, bapak Presiden nanti disetujui, baru diproses. Nanti ada harmonisasi lagi," urainya.

"Rasanya enggak kalau bulan ini. Tapi kalau Perpresnya mulai berlaku kapan, nanti itu pimpinan yang cek," sambung Zainal.