Sukses

Bahlil Tuding Ada Pihak Goreng Isu Hirilisasi Nikel di Tahun Politik

Menteri Investasi/Kelala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia telah membuat roadmap hilirisasi sampai dengan 2040 menuju Indonesia emas.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kelala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebutkan ada pihak yang secara sengaja menggoreng isu hilirisasi nikel di tahun politik saat ini. Ia justru mempertanyakan nasionalisme pihak tersebut yang tak menyetujui hilirisasi.

"Ada udang dibalik bari yang sengaja satu kelompok tertentu. Nah ini tahun politik soalnya, digoreng ini barang (nikel). Justru kalau ada barang yang nggak setuju dengan hilirisasi saya bertanya coba cek nasionalismenya sejauh mana itu orang. Ada apa dengan dirinya? Itu baru satu komoditas," kata Bahli di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Senin (11/12/2-2023).

Ia menjelaskan pihaknya telah membuat roadmap hilirisasi sampai dengan 2040 menuju Indonesia emas. Nilai hilirisasi tersebut mencapai USD 575,3 miliar dari 21 komoditas yang dibagi lewat 8 sektor.

Jadi, ia berpendapat apabila ada pihak orang yang beranggapan hilirisasi  keliru perlu di pertanyakan. Kendati begitu, Bahlil mengakui bahwa hirilisasi masih ada kekurangannya.

"Masih ada kekurangan dalam hilirisasi ni. Setuju. Baru 4 tahun ini, baru 4 sampai 5 tahun dalam rangka mewujudkan undang-undang," ungkap Bahlil.

Namun ia optimis bahwa pemerintah akan gerak cepat melakukan perbaikan dan merespon kekurangan yang ada.

"Yang nama kita kayak bayi jatuh bangun biasa, tapi alhamdulillah kita ini jalan sekalipun ada kekurangan kita cepat melakukan respon terhadap perbaikan-perbaikan," terangnya.

Lebih lanjut, menurutnya hirilisasi menjadi penting dan harus dipegang sebagai pintu jalan menuju Indonesia emas, dan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya didominasi oleh konsumsi.

"Siapapun pemerintahnya siapapun menterinya mimpi saya akhiritasi ini harus menjadi bagian penting dan harus dipegang sebagai pintu jalan menuju Indonesia emas," tutupnnya.

2 dari 3 halaman

Anies Baswedan: Tak Cukup Hilirisasi, Butuh Reindustrialisasi

Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung soal program hilirisasi yang sudah dijalankan pemerintah saat ini. Namun, dia mencatat perlu ada upaya yang lebih kuat kedepannya. Apa itu?

Anies bilang, salah satu upayanya adalah penguatan reindustrialisasi. Harapannya, langkah itu bisa memperkuat posisi hilirisasi dan memperluas manfaat.

"Kita harus lanjutkan hilirisasi, sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkap. Hilirisasinya nggak bisa dihentikan, tapi itu tidak cukup, harus ada reindustrialisasi," ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Melalui upaya reindustrialisasi yang disebutnya itu, Anies berharap bisa membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas. Dia membidik, ada sekitar 15 juta lapangan kerja baru yang bisa tercipta.

"Ini mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta new employement di periode 5 tahun ke depan," tegasnya.

 

3 dari 3 halaman

Ekonomi Kota Kecil

Hilirisasi yang disinggung Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sejalan dengan upayanya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, dia juga mendorong pertumbuhan ekonomi di kota-kota kecil dan menengah.

"Dalam hitungan kami minimal ada 14 kota yang harus dikerjakan, kota menengah menjadi besar dan kota kecil menjadi kota yang besar. Jadi pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa itu didorong. Kemudian ada keseriusan pengembangan UMKM jadi bagian dari mata rantai pasok bisnis korporasi. Jadi itu secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai terjadi," bebernya.

Dia juga membidik ada perbaikan pada sisi rasio pajak Indonesia. Jika acuan ideal dari Dana Moneter Internasional sebesar 15 persen, Anies membidik Indonesia harus ada di setidaknya di posisi 13 persen.

"Idealnya kalau IMF bilang 15 persen, kita 13 persen yang benar-benar dorong pemanfaatan APBN itu dalam sektor-sektor yang berorientasi pada pertumbuhan yang punya orientasi pemerataan," tegasnya.

Video Terkini