Sukses

Janji Anies Perangi Korupsi di Debat Capres: Miskinkan Oknum, Beri Imbalan Pelapor

Calon presiden alias capres nomor urut 1 Anies Baswedan melontarkan misinya untuk memerangi korupsi di jajaran pemerintah. Dalam hal ini, ia ingin menerapkan sistem rewarding, yakni dengan memiskinkan oknum pelaku dan memberi imbalan kepada pihak pelapor.

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden alias capres nomor urut 1 Anies Baswedan melontarkan misinya untuk memerangi korupsi di jajaran pemerintah. Dalam hal ini, ia ingin menerapkan sistem rewarding, yakni dengan memiskinkan oknum pelaku dan memberi imbalan kepada pihak pelapor.

Anies lantas menyinggung soal draft Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset untuk segera difinalkan.

"Koruptor dijeratkan dengan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan, dan hukumannya mengikuti pemiskinan," ujar Anies Baswedan dalam Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024, Selasa (12/12/2023).

Tak kalah penting, ia juga ingin mengganjar pihak pelapor untuk mendapatkan imbalanatau reward karena sudah membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan.

"Sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat. Dan itu dibolehkan oleh Undang-Undang," ungkap Anies.

"Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat," tegasnya.

Menurut dia, hal tidak kalah penting lain yang harus diberesi yakni Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang harus direvisi. Tujuannya, agar KPK jadi lembaga yang kembali kuat dalam menegakan tugasnya.

"Keempat, yang tidak kalah penting, adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi," pungkas Anies Baswedan.

2 dari 3 halaman

Rencana Anies: Rumah Warga Bisa Disewa untuk Pasang Solar Panel

Calon Presiden Nomor Urut Satu, Anies Baswedan membeberkan rencana penting Indonesia menuju Net Zero emission di tahun 2060 mendatang.

Ia menyatakan menuju transformasi energi baru terbarukan dibutuhkan kerja sama pelaku kepentingan dan membutuhkan kolaborasi dan roadmap.

"Menurut kami harus disusun bersama-sama antara negara dengan pelaku usaha khususnya," kata Anies dalam acara Dialog Apindo Debat Capres 2024, Jakarta, Senin (11/12).

Perlu diketahui, pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2025 energi baru terbarukan (EBT) diharapkan mencapai 23 persen. Namun saat ini EBT di RI masih diangka 12 persen.

"Dalam waktu 2 tahun itu mission impossible," tegasnya.

Kemudian, menurut Anies, sangat penting menyediakan insentif bagi konsumer dan mendorong agar kawasan urban sebagai pengguna energi terbesar mulai bertransformasi kepada EBT.

"Di Jakarta, sebagai contoh public transport itu harus sudah mulai bergeser ke elektrik. Kita sudah mulai dan kita berharap di tahun 2030 semua pabrik transport di Jakarta itu elektrified," jelasnya.

Sewakan Solar Panel

Ia menilai rumah-rumah warga bisa dijadikan peluang usaha, dimana atap rumah bisa disewakan untuk solar panel.

"kalau kita mencoba cek cari tempat kosong membangun solar panel Mission Impossible di Urban tapi bila rumah menjadi tempat untuk disewakan dan dunia usaha menyewa ke situ pemerintah tinggal menciptakan regulatornya," terangnya.

Sehingga, seluruh rumah itu nantinya mendadak menjadi lahan untuk membangun solar panel, khususnya di kawasan perkotaan.

 

3 dari 3 halaman

Eksplorasi Geotermal

Selanjutnya, pemerintah juga perlu mendorong eksplorasi geotermal. Dimana, solusi itu merupakan solusi jangka panjang dan harus dikerjakan bersama dan negara menghadirkan investasi awal.

Sebab dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk eksplorasi geotermal. "Ini risikonya sangat besar. Tapi saya dengar dari pelaku usaha bidang energi. Banyak juga yang berani mengambil risiko itu. Karena mereka memiliki kapabilitas finansial," ungkapnya.

Apabila itu bisa dikerjakan maka Indonesia akan bisa meningkatkan dari 8 persen cadangan yang digunakan saat ini menjadi lebih tinggi. Karena Indonesia memiliki 40 persen cadangan energi geothermal di dunia.

Lalu, lanjut Anies, untuk menuju energi bersih, juga dibutuhkan menerapkan carbon tax dan carbon trading secara bertahap.

"Kalau Stiglitz itu bilang range-nta antara USD50 sampai USD 100 per ton. Nah saat ini kita masih bergerak di angka yang sekitar USD2 per ton ini secara gradual, itu harus kita lakukan. jadi kami melihat satu adalah terkait dengan insentifnya yang kedua adalah siapkan regulasinya," tutupnya.

 

Â