Permendag 31 Tahun 2023 Jadi Cara Dorong Terwujudnya Visi Indonesia Digital 2045

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan hadir dalam peluncuran Visi Indonesia Digital 2045 di Hotel Indonesia Kempinski, Rabu (13/12/2023). Mendag menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan terus mendukung digitalisasi di Indonesia. Namun perkembangan digitalisasi tak bisa dilepas begitu saja tetapi harus ada yang mengatur.

Zulkifli Hasan pun menyebut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan salah satu rambu-rabu digitalisasi. Adanya aturan untuk mendukung kelancaran kegiatan digital di sektor perdagangan.

"Saat ini, kita berfokus pada aturan (Permendag No 31 Tahun 2023). Tetapi, perlu diingat, kita harus bergerak cepat agar usaha dan penjual tidak berhenti," ungkap Mendag kepada Liputan6.com pada Rabu (13/12/2023).

Zulkifli Hasan mengingatkan pentingnya menjaga kelangsungan usaha, terutama untuk UMKM dan industri lokal, dengan adopsi teknologi digital. "Jangan sampai UMKM berhenti karena digitalisasi ini sangat membantu bagi UMKM dan industri lokal," tandasnya.

Kemudian, perlu juga penataan dan pengaturan yang baik melalui aturan yang ada. "Dengan adanya ini, kita berharap semua aturan dapat terpenuhi dan mendukung perkembangan digitalisasi," jelas Zulkifli Hasan.

Ketua Umum PAN ini menegaskan komitmen dalam menghadapi transformasi digital demi kemajuan Indonesia.

2 dari 3 halaman

4 Tantangan Berat Indonesia Jadi Negara Maju di 2045

FOTO: Bank Dunia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Pemandangan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (5/4/2022). Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen pada April 2022, dari perkiraan sebelumnya 5,2 persen pada Oktober 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Indonesia kini berambisi untuk menjadi negara high income (berpendapatan tinggi) dan menjadi bagian 5 besar untuk ranking PDB terbesar di dunia serta menjadi negara maju di 2045 mendatang.

Namun, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF Kemenkeu, Wahyu Utomo mengungkapkan, ada beberapa tantangan dalam mewujudkan target Visi Indonesia Maju di 2045.

Tantangan itu salah satunya adalah tensi geopolitik, pandemi, perubahan iklim, dan digitalisasi.

Wahyu melihat, geopolitik merupakan sumber utama ketidakpastian yang akan bertahan dan meningkat dalam jangka menengah-panjang.

“Perang di Ukraina masih berlangsung, kemudian ada ketegangan Amerika-China. Dampaknya apa? rantai pasok terganggu, harga komoditas volatile, dan inflasi yang belum sepenuhnya normal,” ungkap Wahyu dalam diskusi Bedah APBN 2024 yang disiarkan secara daring pada Rabu (20/9/2023).

Kemudian ada Pandemi yang diperlukan untuk dilakukannya antisipasi penyebaran lanjutan atau munculnya wabah baru.

“Kita bisa belajar dari pandemi kemarin bahwa pandemi itu memang sebuah tragedi, tapi banyak sekali memberika pelajaran kepada kita. Kita harus siap ketika nanti (terjadi lagi) pandemi, misalnya menyiapkan sistem kesehatan yang lebih handal, yang adaptif, sistem sosial yang adaptif sekaligus pengelolaan fiskal yang fleksibel tapi responsif,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Perubahan Iklim

Terkait perubahan iklim, Wahyu melihat, dampak dari perubahan iklim semakin terlihat dari bencana alam yang melanda berbagai negara di dunia, juga probabilitas terjadinya bencana yang semakin tinggi.

Wahyu menambahkan, “Tapi perubahan iklim ini juga membuka peluang di ekonomi. Kalau kita bisa menangkap peluang itu maka akan menjadi modalitas untuk mendorong pertumbuhan”.

Tantangan berikutnya, adalah digitalisasi ekonomi. Menurut Wahyu, hal itu menjadi tantangan sekaligus peluang jika Indonesia mampu membuat ekonomi lebih kompetitif di sektor tersebut.