Wamendag Harap Bursa CPO Indonesia Dukung Penguatan Perdagangan CPO

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menuturkan, komoditas CPO memiliki peran strategis dalam mendorong perdagangan Indonesia.

Adapun nilai ekspor CPO pada Oktober 2023 berdasarkan data BPS mencapai USD 1,89 miliar (Rp29,36 triliun). Ekspor tersebut meningkat sebesar 2,59 persen dibandingkan September 2023 sebesar USD 1,84 miliar (Rp28,58 triliun).

Dalam upaya penguatan kinerja perdagangan CPO tersebut, Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai terobosan untuk perbaikan tata kelola perdagangan CPO, yaitu dengan pembentukan Bursa Berjangka CPO Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan pada 13 Oktober 2023.

Ia menuturkan, tujuan pendirian Bursa CPO adalah untuk membentuk harga acuan CPO yang transparan, adil, akuntabel, serta real time dengan melibatkan banyak penjual dan pembeli.

"Melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka Indonesia, diharapkan terbentuk harga CPO yang dapat menjadi acuan pelaku pasar CPO ke depan,” ujar dia memberikan sambutan pada penutupan Literasi CPO “Dorong Implementasi Bursa CPO Indonesia” yang berlangsung di Yama Resort Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa, 12 Desember 2023, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (13/12/2023).

Wamendag berharap, Bursa CPO Indonesia dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, seperti KADIN untuk terus memperkuat literasi/edukasi kepada masyarakat luas dan pelaku usaha. Ke depan, Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mendukung penguatan perdagangan CPO serta mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pemengaruh pasar di pasar global.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Bursa Komoditi (Bappebti) ini dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Ketua KADIN Provinsi Sulawesi Utara, Ketua KADIN Kota Manado, Direktur PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, serta para pelaku usaha di Sulawesi Utara.

2 dari 4 halaman

Mau Tahu, Ini 3 Manfaat Bursa CPO Bagi Indonesia

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko, di Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5/2023). Didid memberikan update mengenai bursa berjangka CPO.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepbti) telah meluncurkan bursa berjangka Crude Palm Oil (CPO) pada Jumat 13 Oktober 2023.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) periode 2022-2023 Didid Noordiatmoko, mengungkapkan ketika transaksi pertama di 20 Oktober, valuasinya sangat kecil karena perlu waktu agar bursa CPO ini dapat dipercaya ke depannya.

"Kami berharap bahwa pada semester 1 tahun 2024, pembentukan hargamelalui Bursa Berjangka CPO dapat semakin dipercaya oleh masyarakat secara luas," kata Didid dalam dalam 19th Indonesian Palm Oil Conference and 2024 Price Outlook, di BICC, The Westin Resort Nusa Dua Bali, Jumat (3/11/2023).

Ia pun membeberkan tiga manfaat dari pengadaan bursa CPO bagi Indonesia. Pertama, harga CPO dapat diperoleh dengan real time, transparan, dan akuntabel.

Kedua, di sisi hilir akan menjadi harga patokan ekspor bagi para pengusaha dan industri. Sementara, di sisi hulu akan menjadi harga acuan terhadap TBS dan membantu pembuat kebijakan agar merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi domestik terkini.

Manfaat ketiga yakni melalui bursa CPO ini bertujuan menempatkan pemain besar dan kecil dalam level yang sama, sehingga tidak ada dominasi salah satu pihak terhadap pembentukan harga.

Adapun Didid mengakui masih sedikitnya peserta di bursa yang diselenggarakan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) lantaran sifatnya sukarela atau voluntary.

"Bursa ini bersifat sukarela sehingga kami sangat mengharapkan setiap pihak dapat masuk ke dalam bursa. Untuk mendorong partisipasi akan disiapkan insentif," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Didid bursa CPO Indonesia saat ini sementara akan berlaku pada perdagangan domestik saja.

3 dari 4 halaman

Bursa CPO Sepi Perdagangan, Berbagai Insentif Disiapkan

Kepala Bappebti bursa berjangka Crude Palm Oil (CPO) masih sepi transaksi perdagangan (dok: Tira)

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepbti) telah meluncurkan bursa berjangka Crude Palm Oil (CPO) pada Jumat 13 Oktober 2023.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) periode 2022-2023 Didid Noordiatmoko, mengakui transaksinya masih terbilang sedikit. Kendati demikian, ia menyebut hal itu wajar karena bursa CPO baru beroperasi pada 20 Oktober lalu.

"Kami sebagai regulator yang penting ini jalan dulu, kami tahu ini perlu waktu untuk bursa ini bisa dipercaya," kata Didid, dalam dalam 19th Indonesian Palm Oil Conference and 2024 Price Outlook, di BICC, The Westin Resort Nusa Dua Bali, Kamis (2/11/2023).

Didid juga mengungkapkan, masih sedikitnya peserta di bursa yang diselenggarakan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) lantaran sifatnya sukarela atau voluntary.

Pemerintah pun sedang menyiapkan sejumlah insentif untuk menarik minat pengusaha masuk ke bursa CPO. Nantinya, melalui insentif tersebut pengusaha bisa dengan sukarela berpartisipasi dalam bursa CPO nasional.

"Tentu kami akan siapkan beberapa insentif terkait dengan siapa yang masuk ke dalam bursa," ujarnya.

Jenis Insentif

Adapun insentif yang sedang disiapkan akan berupa pengurangan kewajiban setoran ke pemerintah, baik dalam bentuk pajak maupun bea keluar.

Disisi lain, Didid menyebut pemberian insentif tersebut berpotensi dapat mengurangi penerimaan negara. Kendati begitu, ke depannya diharapkan bisa memberikan nilai tambah terhadap negara.

"Yang intinya tentu bahwa insetif ini pada dasarnya tidak akan secara total menurunkan pendapatan negara," katanya.

4 dari 4 halaman

Siapkan Insentif

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa CPO di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023). (Ayu/Merdeka.com)

Tak hanya itu saja, Pemerintah juga mempersiapkan insentif dalam bentuk pengurangan kewajiban pemenuhan pasokan dalam negeri atau biasa disebut domestic market obligation (DMO). Selanjutnya, Pemerintah juga akan mempertimbangkan insentif yang berkaitan denga ekspor kelapa sawit.

Namun, beberapa insentif yang telah disebutkan Didid itu masih dalam tahap kajian. Artinya, diperlukan proses yang panjang guna merealisasikan insentif tersebut.

"Sudah sampai mana (pembahasan insentif)? Belum terlalu jauh, karena ini masih berupa kajian," pungkasnya.