Nasib IKN Nusantara Jika Anies Baswedan Jadi Presiden, Mangkrak atau Lanjut?

Sebelumnya, dalam uji publik bertajuk dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Anies Baswedan juga melontarkan kritik atas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Saat tanya jawab bersama panelis Anies awalnya mendapatkan pertanyaan oleh peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro yang dalam dialog itu menjadi panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan Sosial.

Mulanya Siti Zuhro bertanya sikap Anies dan Cak Imin terhadap pemilu yang dampaknya sampai pada desentralisasi dan otonomi daerah. Dia pun lanjut bertanya apakah IKN prospektif untuk Indonesia.

"Izin Pak Moderator berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro, dilihat dalam siaran YouTube TvMu Channel, Rabu (22/11/2023).

Lantas, Anies menjawab dengan lugas pertanyaan Siti Zuhro. Menurut Anies, pembangunan kota baru justru akan menghasilkan ketimpangan.

"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," jawab Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjelaskan, apabila tujuan dibangunnya IKN adalah untuk pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia.

"Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ujar Anies.

Oleh sebab itu, Anies menilai langkah pemerintah membangun IKN tak tepat.

Dia bahkan menyebut langkah yang diambil pemerintah untuk membangun IKN tidak nyambung dengan tujuan yang ingin dicapai.

"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung," jelas Anies.

Lalu, Anies berujar agar pembangunan IKN dikaji kembali secara matang untuk menghindari masalah-masalah yang dapat timbul ke depan. Dia memandang, IKN tidak tepat dibangun sebagai solusi untuk Indonesia yang setara.

"Nah kami melihat di sini problem, ini problem karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia," kata Anies.

Kritikan Anies terhadap IKN Nusantara pun dijawab Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi menegaskan pembangunan IKN tak selesai dalam waktu setahun dan dua tahun.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana (pembangunan IKN). Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," jelas Jokowi di Hutan Kita JIEP Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur.

Dia menilai keliru apabila ada yang menyebut bahwa pembangunan IKN akan memicu ketimpangan baru. Sebab, kata Jokowi, pemindanan ibu kota ke Kalimantan Timur agar perputaran ekonomi tak hanya berfokus di Pulau Jawa saja, seperti yang selama ini terjadi.

"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawasentris. Kita ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58 PDB ekonomi ada di Jawa, 58 (persen) dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa," ujarnya.

Untuk itulah, Jokowi mengatakan pemerintah membangun IKN agar terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dengan begitu, perputaran ekonomi dan penduduk dapat merata.

"Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. (Itu) Yang kita harapkan itu," tutur Jokowi.

"Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya ada pemerataan," sambung dia.

Sekretaris Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies-Cak Imin (Timnas AMIN), Wijayanto Samirin  menyangkal jika pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Cak Imin bakal menghentikan proyek pembangunan IKN. Pasalnya, pengembangan IKN sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

"Kita akan fokus pada pengembangan minimal 14 kota. Kalau 14 kota apakah IKN akan dihentikan? Belum tentu. Bisa jadi itu bagian dari 14 itu, yang tegas disampaikan pak Anies di berbagai kesempatan adalah ini dasarnya Undang-Undang, siapapun yang terpilih jadi presiden harus tunduk kepada Undang-Undang," tegasnya.

Jadi tentang IKN ini masih sangat dinamis diskusinya. Saya tidak tahu, yang jelas tim kami sedang melakukan analisis penyesuaian apa yang akan dilakukan, apa yang diperbaiki. Tentang keputusan finalnya kan Undang-Undang, ada di tangan rakyat," kata Wijayanto.

Wijayanto pun menanggapi pernyataan Cak Imin, yang mengaku lebih senang tinggal di Jakarta daripada di IKN yang berada di tengah hutan. "Saya juga kurang memahami background dari statemen Cak Imin. Tapi pasti Cak Imin pasti punya pemikiran yang mendalam tentang ini," imbuhnya.

Kelanjutan IKN

Terkait kelanjutan IKN yang tak masuk visi-misi Anies-Cak Imin, ia mengaku sempat ada perdebatan panjang di tubuh Timnas AMIN terkait keberlangsungan proyek yang diinisiasi kabinet Presiden Joko Widodo. Pada akhirnya, Timnas AMIN sepakat untuk tidak memasukannya.

"Kita tidak memasukan membangun bandara, jaringan air bersih. Itu bukan berarti tidak dilanjutkan, sama saja dengan IKN. Ini masih merupakan diskusi yang sangat dinamis. Analisis tentang ini sedang dilakukan, dan berjalan terus," tuturnya.

Oleh karenanya, Wijayanto meminta publik tidak berasumsi berlebihan jika suatu proyek tak masuk ke dalam visi-misi Anies-Cak Imin. Begitu juga soal kelangsungan proyek IKN, ia menyerahkan kewenangan akhir kepada kedua pasangan calon.

"Nanti biar capres dan cawapres yang mengeluarkan statemen itu. Tugas kami adalah feeding beliau-beliau yang sifatnya teknokratis," ujar Wijayanto.

Di sisi lain, Wijayanto Samirin menegaskan pihaknya bakal fokus mengembangkan 14 kota sekelas Jakarta. Daftar kota tersebut mulai dari Batam, Bangka, Bogor, Pontianak, Semarang, Surakarta, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, dan Lebak Barat.

Sementara itu, Otorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN menegaskan, pembangunan IKN sudah menjadi amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (UU IKN).

"Iya, (pembangunan) IKN itu kan undang-undang dan konstitusi," tegas Agung saat ditanyai kemungkinan proyek IKN bakal terhenti di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Tak Bisa Diganggu Gugat

Menurut dia, kehadiran UU IKN dan aturan turunannya jadi satu hal yang tidak bisa diganggu gugat. Sehingga siapapun pasangan calon yang bakal menggantikan Jokowi-Ma'ruf Amin patut mengikutinya.

"Jadi kita berpegang pada itu saja. Dan UU-nya memang menurut saya menciptakan iklim yang menarik dan melindungi investasi, yang tentunya ini perlu kita jaga keberlangsungannya, kita jaga keberlanjutannya," ungkapnya.

Agung menuturkan, pemindahan ibu kota negara sudah direncanakan sejak era Presiden RI pertama, Soekarno pada 1957 silam. Saat itu ibu kota yang berada di Jakarta direncanakan untuk direlokasi ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, namun tak jadi.

Kemudian pada periode 1980-an Presiden Soeharto berencana memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat namun kembali tak terealisasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2010 silam juga kembali membuka pembicaraan relokasi ibu kota untuk mempromosikan pemerataan kekayaan di Indonesia.

Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo resmi memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur dan diberi nama IKN Nusantara.

"IKN ini kita tidak boleh lupakan sejarah, cita-cita founding father kita, Bung Karno yang pertama kali menggagas," imbuh Agung.

Melanjutkan amanat tersebut, ia menambahkan, proses sejumlah pembangunan yang dimulai saat groundbreaking pertama September 2023 terus berlanjut. Otorita IKN juga masih terus mempromosikan kepada para investor untuk ikut membangun IKN.

Pasalnya, alokasi APBN yang akan dialokasikan untuk pembangunan IKN hanya 20 persen. Sisanya, 54 persen melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 26 persen investasi swasta murni.

"Groundbreaking yang baru dilakukan September sekarang sudah 30 persen. Jadi memang nyata. IKN itu tidak hoax, memang real," kata Agung.

Senada dengan Otorita IKN, tokoh masyarakat sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yakin bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) akan tetap berjalan lantaran punya banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Saya sudah ada feeling (perasaan) pasti IKN itu di Kaltim. Jadi otomatis saya dukung," ujar Isran Noor.

"Itukan bukan kepentingan untuk masyarakat Kalimantan saja. Pasti masyarakat Kaltim dan Indonesia bagian tengah dan timur bisa mendapat manfaat."

Meski begitu, Isran Noor tak menampik bahwa tetap ada pro dan kontra akan kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Kalau ada yang menolak wajar saja. Tapi tidak semua. Lebih banyak yang menerima. Saya pernah dihubungi teman. Pak Isran ini ada 25 ribu warga yang menolak IKN di Kaltim. Kalau 25 ribu menolak. Maka ada 277 juta orang lain di Indonesia bisa menerima," kata Isran Noor.

"Biasa yg menolak itu, mungkin karena mereka belum paham. Belum mengerti. Dan kelompok ini harus diberi pemahaman."

"Setahu saya warga Kaltim tidak ada yang menolak."

Ia menyebut bahwa dampak ekonomi sangat terasa di kawasan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Negara di Nusantara.

"Ini ada dampaknya. Tidak pernah dalam sejarah Kaltim ini bisa pertumbuhannya bagus. Dan investasi pemerintah meningkat itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro," kata Isran Noor.

 "Sekarang hotel di Kaltim penuh, kursi pesawat sulit didapat Ke Samarinda hingga Balikpapan, itu dampak yang dirasakan.

Meski begitu, Isran Noor mengakui ada dampak negatif dan positif dari pembangunan IKN.

"Positifnya, kebijakan Presiden Jokowi sekarang ini tidak lagi Jawa Sentris. Jangan wilayah Barat yang banyak dibangun. Itu dampak positifnya. Itu untuk pemerataan keadilan pembangunan," kata Isran Noor.

"Negatifnya orang mengatakan masalah lingkungan. Iya, tapi dampaknya sudah diantisipasi. Misalnya kita ingin membangun sebuah gedung saja pasti ada rumput pohon yang terbunuh. Tapi kita antisipasi dengan menangin dengan melakukan revitalisasi dengan membangun kawasan hutan dulu."

"Dulunya hutan alam. Kini jadi hutan tanaman industri. Jadi soal-soal itu jangan pesimis."

IKN yang dipilih Presiden Joko Widodo meliputi sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Senada dengan Isran Noor, pihak pemerintah di Kalimantan Timur menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi berkah bagi Kalimantan Timur dan provinsi tetangga di tanah Borneo.