Disinggung Pupuk Langka Saat Debat Capres, Ganjar: Pak Prabowo Pikniknya Kurang jauh

Calon Presiden (Capres) nomor 2 Prabowo Subianto menyoroti penyaluran pupuk bersubsidi dan mempertanyakan hal ini kepada Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, dalam Debat Capres.

Prabowo Subianto mengkritik Ganjar Pranowo dalam penanganan persoalan pupuk saat masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

Dia mengaku jika hal ini didapati saat berkunjung ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan menemui langsung petani. Kelompok rentan termasuk petani dan nelayan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

"Yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk," ujar Prabowo dalam Debat Capres-Cawapres 2024, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Menurut temuannya, program kartu tani yang dijankan di Jawa Tengah malah mempersulit petani untuk mengakses pupuk subsidi.

Dia pun menyoroti penyederhanaan akses pupuk bagi petani. "Mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk. Sebenarnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Mungkin bapak bisa jawab masalah itu," jelas dia.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi Capres Ganjar Pranowo. Dengan mengatakan kesulitan akses pupuk subsidi juga terjadi di belahan Indonesia lainnya.

"Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin," urai dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyinggung soal data petani penerima pupuk subsidi. Dikatakan jika masalah data tidak pernah beres hingga saat ini.

Dia mengatakan, kunci pentingnya ada di data tersebut. Lantaran, data petani menjadi acuan untuk penyaluran pupuk subsidi.

"Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa sedikit mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa dan tepat sasaran," bebernya.

Di sisi lain, kuota pupuk subsidi menurut Ganjar tidak boleh dibatasi. Bisa dibilang, saluran pupuk subsidi diharapkan bisa meluas.

"Pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi, maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres. 'Pak Wapres please, kasih tambahan. Kalau tidak, tidak cukup,' Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka ini lah yang akan kita kerjakan nanti," pungkasnya.