Kritik Anies Baswedan soal Proyek IKN Bikin Investasi Seret?

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pertanyaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anies mengungkit soal kebutuhan yang diperlukan di pulau Kalimantan.

Alih-alih menyoroti IKN, Anies Baswedan mengungkit soal akses jalan tol dan jalur kereta api di Pulau Kalimantan. Tak cuma itu, dia juga mengatakan soal pembangunan sekolah.

"Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgent," ucap Anies dalam Debat Capres-Cawapres 2024, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Dia mengatakan, biaya pembangunan tersebut bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Namun, merujuk pada pembangunan IKN, Anies bersikukuh kalau itu hanya diperuntukkan bagi aparat negara.

"Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat, dan bukan untuk pusat perekonomian," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti mengenai keterlibatan publik dalam rencana pembangunan IKN. Anies memandang publik tak cukup dilibatkan.

"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melalui proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi siapa yang pro dianggap pro pemerintah," bebernya.

"Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan, dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan," imbuhnya.

Anies melanjutkan, dialog yang terjadi dinilai bersandar pada ketentuan yang sudah ditetapkan seperti undang-undang. Dimana hal ini ditentukan oleh penguasa dan akhirnya menimbulkan wacana pro-kontra.

"Tapi ini nada-nadanya seperti mau naik negara kekuasaan, dimana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro-con," tegasnya.

Anies memandang ada kebutuhan lain dengan nilai urgensi lebih tinggi ketimbang melakukan pembangunan proyek yang disebutnya hanya dinikmati oleh aparat negara.

"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun istana untuk presiden, dimana rasa keadilan kita?," pungkasnya.