Ada 214 Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, Pengangkatan hingga Pemberhentian Pegawai Harus Kantongi Pertimbangan Kepala BKN

Sebelumnya diberitakan, KPU telah menetapkan masa kampanye Pemilu serta Pilpres mulai 28 November 2023 besok hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Masa kampanye pemilu 2024 dimulai besok usai KPU sevelumnyam menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023 lalu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Untuk Pilpres 2024, setidaknya ada 3 pejabat yang bertarung dalam pemilihan tersebu, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Menkopolhukam Mahfud Md.

Lantas bagaimana aturan cuti pejabat yang ingin melakukan kampanye Capres-Cawapres, Pilkada, Pilpres saat Pemilu?

Aturan cuti pejabat yang ingin melakukan kampanye tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara 

"Pasal 14 Pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan sesuai kesepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden," dikutip dari PP tersebut.

Pasal 16

Jadwal Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan Sekretaris Negara kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya masa kampanye.

Pasal 17(1)

Menteri yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dinyatakan non aktif sebagai Menteri.(2) Status non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (3) Presiden mengambil alih tugas para Menteri yang non aktif, dan dapat menetapkan Menteri Ad Interim bagi Menteri yang non aktif 

Sebelumnya diberitakan, keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi memiliki peran penting dalam urusan pelayanan publik. Bahkan, informasi yang transparan bisa berdampak positif bagi kelangsungan lembaga atau organisasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mencatat keterbukaan informasi punya peran penting dalam penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang bagi masyarakat sebagai pengguna informasi untuk berpartispasi dalam proses pengambilan kebijakan publik," kata dia dalam Diseminasi Transparansi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN 2023, Senin (20/11/2023).

Dia mencatat, keterbukaan informasi berdampak pada pelayanan publik. Baik di internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan kebijakan, keterbukaan informasi bisa menjadi tameng dari praktik penyalahgunaan wewenang.

"Secara internal dengan terbukanya informasi diharapkan dapat mengurangi hingga akhirnya dapat menghilangkan penyalaggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat di instansi yang bersangkutan," tegasnya.

Pada saat yang sama, bisa meningkatkan kualitas dari perumusan kebijakan bagi pelayanan publik. Alhasil, diharapkan memberikan dampak positif terhadap publik.

"Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaaan atau program instansi, karena semua informasi sudah dilakukan sejak keterbukaan, sehingga secara internal semua sudah mengetahui kondisi organisasi secara utuh," tutur Haryomo.