Setoran Dividen BUMN Tembus Rp 81,5 Triliun, tapi Ada Tantangan

Gedung Kementerian BUMN — Setoran dividen BUMN tembus Rp 81,5 triliun hingga 12 Desember 2023. Tingginya setoran ini ternyata masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan. (dok: Humas KBUMN)

Liputan6.com, Jakarta Setoran dividen BUMN tembus Rp 81,5 triliun hingga 12 Desember 2023. Tingginya setoran ini ternyata masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan.

Direktor Eksekutif Center of Reform in Economic (CORE) Mohammad Faisal menerangkan, aspek yang perlu dilihat juga adalah peran pembangunan ekonomi oleh BUMN. Peran ini yang jadi corak perusahaan pelat merah, berbeda dari perusahaan swasta.

"Selain dividen yang tinggi, yang perlu diperhatikan adalah BUMN juga perlu diperhatikan dari sisi peran mereka dalam pembangunan," ungkap Faisal dalam keterangannya, Minggu (18/12/2023).

Salah satu peran pembangunan ekonomi nasional oleh BUMN adalah keterlibatan dalam penugasan. Faisal menyebut, target penugasan itu perlu juga melihat kondisi finansial masing-masing perusahaan.

Aspek ini yang dinilai akan menjadi tantangan kedepannya. Guna menjaga setoran dividen, perlu ada perhatian pada sisi kinerja yang konsisten. Mengingat, besarnya setoran dividen BUMN pada 2022 lebih banyak karen kenaikan harga komoditas global.

"Jadi bukan hanya target dividen yang tinggi tapi sejauh mana mereka bisa menjalankan peran pembangunan, tentu saja dengan menjaga situasi beban finansial mereka," tegas Faisal.

Jadi Tren Positif

Meski begitu, Faisal menilai tingginya setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak Jenis Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP KND) ini jadi corak positif.

"Pencapaian tersebut kalau kita lihat dari kinerja korporasi dan juga penerimaan negara tentunya bagus, semakin besar semakin baik," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Dividen BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir Evaluasi Kinerja Kerja dengan DPR — Menteri BUMN RI Erick Thohir mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat kerja membahas evaluasi pelayanan dan pencapain kinerja Kementerian BUMN RI Tahun 2022 serta rencana aksi pembinaan BUMN Tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengumumkan realisasi dividen yang disetorkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 81,5 triliun per 12 Desember 2023. Realisasi dividen tersebut disumbang BUMN perbankan senilai Rp 40,8 triliun dan BUMN non perbankan Rp 40,7 triliun.

Raihan ini sesuai dengan target yang telah direvisi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 130/2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Semula, setoran dividen BUMN ditargetkan sebesar Rp 49,1 triliun dalam APBN sebelum revisi. Namun melihat kinerja BUMN yang dinilai masih menjanjikan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian BUMN sepakat menaikkan target dividen BUMN menjadi Rp 81,5 triliun.

"UU awal tadinya dividen BUMN hanya ditargetkan Rp 49 triliun. Tapi (berdasarkan) laporan semester kita revisi bersama Kementerian BUMN. Dan dengan melihat kinerja BUMN, kami sepakat dividen BUMN dinaikkan menjadi Rp 81,5 triliun. Sampai 12 Desember kita sudah dapatkan dividen sesuai target Perpres 75," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Sabtu (16/12/2023).

Kinerja Positif

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis kinerja positif dapat berlanjut pada 2023 dan 2024. Kinerja BUMN masih positif dengan laba sebesar Rp 231 triliun pada kuartal III 2023 atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 210 triliun.

"Kalau kita bandingkan dengan (laba) 2022 yang nilainya Rp 254 triliun, mungkin saya optimistis angka ini bisa tercapai dan masih bisa tumbuh lagi untuk 2023," ujar Erick.

Menurut Erick, kinerja apik ini juga mendapat tanggapan positif dari pasar. Dalam catatannya, Erick menyebutkan tingkat return BUMN di bursa yang mencapai 28 persen atau lebih tinggi dari emiten swasta yang sebesar 18 persen. Erick juga terus mendorong keseimbangan antara penyertaan modal negara (PMN) dengan dividen. Komitmen ini telah disampaikan Erick sejak 2019 yang menginginkan porsi PMN dan dividen bisa setara yakni 50:50.

3 dari 3 halaman

Target Dividen Lebih Tinggi dari PMN

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis kinerja positif dapat berlanjut pada 2023 dan 2024. Erick Thohir mengatakan laba BUMN pada 2022 mencapai Rp 254 triliun tanpa restrukturisasi yang sebesar Rp 55,7 triliun.

Erick menyampaikan kinerja BUMN masih positif dengan laba sebesar Rp 231 triliun pada kuartal III 2023 atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 210 triliun. Capaian tersebut melesat dibandingkan laba BUMN pada 2021 yang sebesar Rp 125 triliun.

"Kalau kita bandingkan dengan (laba) 2022 yang nilainya Rp 254 triliun, mungkin saya optimistis angka ini bisa tercapai dan masih bisa tumbuh lagi untuk 2023," ujar Erick saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Erick menyampaikan transformasi juga berdampak besar dalam peningkatan kontribusi BUMN kepada negara melalui dividen, pajak, dan PNBP.

Erick mengatakan total kontribusi BUMN dalam tiga tahun terakhir pada 2020-2022 mencapai Rp 1.318 triliun atau tumbuh Rp 39 triliun dari periode 2017-2019 yang sebesar Rp 1.279 triliun.

"Sementara realisasi kontribusi BUMN hingga kuartal III 2023 ytd telah mencapai Rp 448 triliun," ucap Erick.

Direspons PasarErick menyampaikan kinerja apik ini juga mendapat respons positif dari pasar. Erick mencontohkan tingkat return BUMN di bursa yang mencapai 28 persen atau lebih tinggi dari emiten swasta yang sebesar 18 persen.

Erick juga terus mendorong keseimbangan antara penyertaan modal negara (PMN) dengan dividen. Komitmen ini telah disampaikan Erick sejak 2019 yang menginginkan porsi PMN dan dividen bisa setara yakni 50:50.

BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Dividen BUMN