Ini Dia Sumber Dana Kampanye Anies, Prabowo, dan Ganjar, Ada dari Konglomerat?

Dikutip dari laman kpu.go.id, Dana Kampanye Peserta Pemilu adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.

Dana kampanye tersebut juga harus dilaporkan kepada Komisi Pemulihan Umum (KPU). Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.

Adapun dana kampanye tersebut bersumber dari Pasangan Calon yang ber-sangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, sumbangan badan usaha, wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menanggapi soal pernyataan Calon Presiden Anies Baswedan yang mengaku dirinya menolak pembangunan IKN.

Lantaran, menurut Anies Baswedan, ada kebutuhan lain yang urgensinya lebih tinggi ketimbang melakukan pembangunan proyek yang disebutnya hanya dinikmati oleh aparat negara.

Lantas, apakah pernyataan dari Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan tersebut bisa mempengaruhi lajunya investasi ke IKN?

Deputi Pendanaan dan Investasi Otoritas IKN, Agung Wicaksono, mengungkapkan sejauh ini surat minat investasi (letter of intent/LoI) ke Ibu Kota Nusantara masih tinggi.

Terbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoIl, di mana 45 persen di antaranya merupakan investor asing.

"Kalau saya melihatnya sejauh ini minat masih tinggi-tinggi terus kok," kata Agung dalam Konferensi Pers perkembangan Investasi di IKN secara daring, Jumat (15/12/2023).OIKN pun tak mempermasalahkan jika IKN menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dalam debat calon presiden tersebut. Menurut dia, semua pihak bebas berpendapat terkait IKN, termasuk para calon presiden.

"Calon presiden menyebut begitu, ya silakan namanya juga lagi pesta demokrasi Pemilu, silakan saja," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pakuwon Jati Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, menilai seharusnya calon presiden melihat dampak positifnya di masa depan terkait IKN ini, bukan mengedepankan kepentingan politik.

"Saya sih enggak melihat calon presiden yang menolak apa tidak, tapi dilihat masa depannya bagus atau tidak. Kalau saya lihat masa depannya bagus," ujar Ridwan.

Selain itu, menurut Ridwan, sangat sulit untuk membatalkan pembangunan IKN Nusantara. Karena undang-undangnya sudah ada dan telah dilakukan pembangunan Tahap I dan II. "Kan sulit juga dibatalkan, undang-undangnya sudah ada semuanya dan saya percaya bahwa di sana itu ada masa depan yang bagus. Jadi saya pilih itu saja, tidak pikirkan yang lain jangan mikirin politik, tapi pikirin masa depannya akan bagus," pungkas Ridwan.