Ikut Studi Kelayakan, LRT Bali Bakal Digarap Korea Selatan?

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap kabar terbaru rencana pembangunan LRT Bali. Dia bilang porsi mayoritas akan dipegang pemerintah daerah Provinsi Bali.

Dengan begitu, kata Menhub Budi, pendanaan proyek ini akan dicari oleh Pemprov Bali. Sementara itu, dari porsi saham, Pemda Bali akan mengempit 51 persen saham, dan sisanya sebesar 49 persen dipegang pemerintah pusat.

"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," ujar Menhub Budi dalam keterangan resmi, Minggu (17/12/2023).

Dia menyebut, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya, Korea Selatan telah menyatakan siap untuk membangun proyek LRT di Bali.

Menhub Budi berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.

Menhub Budi menilai, Bali sebagai destinasi pariwisata perlu mengambil upaya untuk mengurangi tingkat kemacetan. Salah satunya bisa dilakukan melalui transportasi massal berbasis rel.

"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi boomerang jika ini tidak kita tangani," bebernya.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini tengah mematangkan rencana pembangunan proyek LRT Bali. Secara masterplan, pembangunan moda transportasi baru itu rencananya akan dimulai 2024 untuk waktu pengerjaan sekitar 3 tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan agar proyek LRT Bali dibiayai oleh pinjaman dalam negeri (PDN). Perusahaan BUMN, BUMD dan swasta juga nantinya akan terlibat dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Pembiayaannya kita mengusulkan ada yang dari PDN untuk right off way. Kemudian ada dari kerjasama antar swasta, BUMN, dan daerah," ujar Suharso di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Sejauh ini, kata Suharso, usul pembiayaan proyek masih datang dari dalam negeri. "Sampai hari ini belum (ada tawaran investasi asing)," ungkapnya.

Sehingga, PT KAI (Persero) nantinya akan jadi perusahaan tunggal pengelola LRT Bali, seperti yang dilakukan di LRT Jabodebek dengan membentuk manajemen baru.

"Iya, kita kan sudah ada pengalaman dengan LRT (Jabodebek)," imbuh Suharso.

Kendati begitu, Suharso belum bisa menyebut berapa nilai proyek yang bakal digelontorkan untuk membangun LRT Bali. Pasalnya, itu masih butuh perhitungan detil terkait biaya pengerjaan lantaran LRT Bali nantinya akan turut dibangun menembus tanah alias underground.

"Belum, sedang berproses, angkanya belum kita selesaikan. Sudah ada tapi belum bisa disampaikan. Kisaran kan per km meter berapa, karena itu kan ada yang di bawah tanah. Itu pasti harganya berbeda. Mereka belum selesai menyampaikan pada kami," tuturnya.