Aduan Kasus Pekerja Migran Meningkat Terus, Tahun Ini Ada 1.923 Laporan

Rinaldi menerangkan penyebab aduan yang masuk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dia mengatakan, hal itu lantaran banyaknya pekerja migran yang berangkat secara ilegal sebelumny.

"Kalau yang namanya aduan, aduan itu tidak akan mungkin bisa kita katakan semakin tahun semakin kecil, karena apa? Aduan-aduan ini adalah tanda petik dosa-dosa masa lalu, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu," ungkapnya.

"Dimana saat itu kalau kita mau jujur, pemerintah belum hadir. Artinya itu orang mau berangkat kerja ke luar negeri dibiarkan begitu saja. Akibatnya mereka berangkat secara ilegal," sambungnya.

Rinaldi mengatakan hal itu jadi landasan kenaikan aduan setiap tahun. Langkah antisipasi pun disiapkan olehnya agar kedepannya tidak ada lagi pekerja migran yang berangkat secara ileg.

"Tapi ya kita coba lakukan mitigasi supaya kedepannya ini, yang namanya korban ini jauh lebih tertangani. Artinya pwmerintah hadir disana melalui perwakilan kita di luar negeri, Kemenlu. Nanti begitu mereka masuk ke Indonesia, itu lah yang menjadi tanggung jawab kita BP2MI. Dan aduan itu macam-macam, gaji gak dibayar 20 tahun, dan sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap laporan atas kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI. Ternyata aduan kasus tersebut terus mengalami peningkatan.

Peningkatan aduan atas kasus yang dialami TKI itu meningkat sekitar 16,8 persen dari 2022 lalu. Kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan online scam disebut menjadi yang paling tinggi di 2023 ini.

"Indonesia tentunya kita masih menyisakan tantangan yang perlu kita atasi bersama, berdasarkan datanya BP2MI, pengaduan kasus yang dialami pekerjaan migran Indonesia pada tahun 2022 ternyata meningkat 16,8 persen dari tahun sebelumnya," kata Amalia dalam Pencanangan Satu Sata Migrasi Internasional (SDMI) di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

"Pada tahun 2023 kasus perdagangan orang dan penipuan daring atau online scam ini menempati urutan yang teratas," sambungnya.

Dia mengatakan, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan tata kelola dari data migrasi Indonesia. Dengan begitu, dinilai perlu adanya perbaikan secara menyeluruh kedepannya.

"Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa masih adanya kesenjangan antara tata kelola migrasi Indonesia terutama data migrasi Indonesia, yang tentunya menuntut kita semua untuk bisa terus memperbaiki ke depan dalam rangka untuk melindungi para migran, baik Indonesia maupun internasional," paparnya.

Melalui SDMI yang tengah disusun oleh BPS dan International Organitation for Migration (IOM), data PMI kedepannya akan makin lengkap. Baik yang legal maupun ilegal.

"Semuanya nanti akan terdata di dalam data migrasi internasional ini. Ini makanya tadi pentingnya itu, jadi bisa meletakan juga baik yang melalui procedural maupun yang non procedural," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengungkap ada ratusan kasus perdagangan orang pada periode Januari-Oktober 2023 ini. Nantinya, data-data ini akan terpantau dalam portal SDMI yang akan segera meluncur.

"Ini dari Januari-Oktober ya, ini adalah 930 kasus dan ini semua data-data ini juga harapannya bisa kita tampilkan walaupun tidak detail ya kepada orang-orangnya karena kita ada jaminan kerahasiaan terhadap korban terutama ya, ini yang harus kita jaga juga," tuturnya.

"Tapi paling tidak data-data makronya, misalnya berapa orangnya dan sebagainya, itu nanti bisa kita tampilkan didalam SDMI," imbuh Woro.

Ketika dikonfirmasi terkait wilayah paling banyak atas kasus perdagangan orang, Woro tak berbicara banyak. Dia hanya merujuk pada beberapa titik daerah yang menyumbang paling banyak pekerja migran dari Indonesia.

"Yang paling banyak itu memang wilayah Jawa ya, kalau kita bicara asal migran ya, tapi juga ada di NTB ya terus kemudian ada di Sulawesi Selatan," ungkap dia.