Kaleidoskop 2023: Gaji PNS Naik 8% di 2024, Buruh Juga Pengen

Jika mengacu pada Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 1.560.800.

Jika naiknya 8% maka gaji PNS golongan I/a kemungkinan akan naik Rp 124.864 menjadi Rp 1.685.664.

Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) dipatok Rp 5.901.200. Jika gaji PNS naik 8%, maka golongan IV/2 akan menjadi Rp 6.373.296 atau naik sekitar Rp 472.096.

Berikut rincian gaji PNS sebelum dan sesudah mengalami kenaikan 8% di 2024:

Sebelum

Golongan I

Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800

Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900

Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500

Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II

IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600

IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300

IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III

IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400

IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400

IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV

IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000

IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500

IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900

IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Sesudah 

Golongan I

Ia: Rp 1.685.664- Rp 2.522.664

Ib: Rp 1.840.860 - Rp 2.670.732

Ic: Rp 1.918.728 - Rp 2.783.700

Id: Rp 1.999.944 - Rp 2.901.420

Golongan II

IIa: Rp 2.183.976 - Rp 3.643.488

IIb: Rp 2.385.072 - Rp 3.797.604

IIc: Rp 2.485.944 - Rp 3.958.200

IId: Rp 2.591.136 - Rp 4.125.600

Golongan III

IIIa: Rp 2.785.752 - Rp 4.575.312

IIIb: Rp 2.903.580 - Rp 4.768.848

IIIc: Rp 3.026.484 - Rp 4.970.592

IIId: Rp 3.154.464 - Rp 5.180.760

Golongan IV

IVa: Rp 3.287.844 - Rp 5.400.000

IVb: Rp 3.426.948 - Rp 5.628.420

IVc: Rp 3.571.884 - Rp 5.866.452

IVd: Rp 3.722.976 - Rp 6.114.636

IVe: Rp 3.880.548 - Rp 6.373.296.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P.Sasmita menuturkan, rencana kenaikan gaji PNS dan pensiunan masing-masing 8 dan 12 persen memang dibutuhkan secara makro ekonomi.

Ia menyampaikan sejumlah alasannya. Pertama, kenaikan gaji itu dibutuhkan karena alasan inflasi. Sejak kenaikan gaji PNS dna pensiun terakhir, Ronny menuturkan, akumulasi inflasi memang sudah mencapai 8 persen.

“Jadi dalam dua tahun terakhir, daya beli PNS berdasarkan perbandingkan pendapatan dengan inflasi sebenarnya sudah tertekan sebesar 8 persenan. Karena itu masih cukup bisa dipahami,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com.

Alasan kedua, Ronny mengatakan, Jokowi mematok pertumbuhan ekonomi yang cukup optimistis yakni 5,2 persen.

“Melihat perkembangan ekonomi global dan data pertumbuhan ekonomi tempo hari, perekonomian kita sudah tertekan dari sisi ekspor impor, di mana keduanya bahkan minus. Investasi pun sama, angka pertumbuhannya biasa saja,” ujar dia.

Ronny menuturkan, pemerintah harus mencari akal agar pertumbuhan dapat tetap bertahan di level lima persen. Ia melihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II 2023 yang tembus 5,17 persen, peran belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga sangat tinggi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persen.

“Belanja pemerintah tumbuh paling tinggi, diikuti konsumsi rumah tangga. Jadi dengan menaikkan gaji PNS dan pensiunan, akan ikut menjadi salah satu bantalan konsumsi rumah tangga,” kata dia.

Ronny mengakui, secara nominal tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap nominal keseluruhan konsumsi rumah tangga, tapi setidaknya akan ada pengaruhnya dan akan ikut menahan agar pertumbuhan tidak terjun ke bawah lima persen.

“Lalu dengan menaikkan anggaran Pembangunan, terutama infrastruktur akan menjadi bantalan belanja pemerintah yang akan menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meraih pertumbuhan 5,2 persen, sebagaimana yang terjadi pada pertumbuhan kuartal satu dan dua tahun ini,” tutur dia.

Anggota Komisi X DPR RI asal Fraksi Demokrat, Bramantyo Suwondo, meminta rencana pemerintah untuk menaikan gaji PNS atau Pegawai Negeri Sipil hingga TNI/Polri tidak untuk kepentingan politik dalam menggaet suara pada Pemilu 2024 mendatang. Dalam RAPBN 2024, Presiden Jokowi mengusulkan gaji para PNS naik sebesar 8 persen.

"FPD (Fraksi Partai Demokrat) sangat berharap kebijakan ini untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, TNI/Polri bukan hanya kebijakan yang bersifat populis di tahun 2024," tegasnya dalam Rapat Pembahasan RAPBN 2024 Tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Sebaliknya, Demokrat meminta rencana pemerintah tentang kebijakan kenaikan gaji PNS hingga TNI/Polri murni untuk perbaikan kesejahteraan. Mengingat, kian mahalnya harga berbagai kebutuhan pangan dalam beberapa waktu terakhir.

"FPD snagat berharap kebijakan ini murni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, TNI/Polri," ucapnya.

Lebih lanjut, Bramantyo mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji PNS hingga TNI/Polri sebesar 8 persen pada 2024 mendatang. Bramantyo menyebut, kenaikan gaji tersebut merupakan salah satu usulan dari Partai Demokrat.

"Fraksi Partai Demokrat menyambut baik atas diakomodasinya usulan-usulan Demokrat dalam RAPBN 2024. Salah satunya adalah menaikkan gaji ASN, TNI/Polri," pungkasnya.

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersikukuh meminta kenaikan upah sebesar 15 persen di 2024. Ini mengingat ada keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan angka kenaikan 15 persen baru buruh swasta bukan angka yang mustahil. Formula pembentuk kenaikan upah juga bisa disamakan dengan PNS.

"Melihat keputusan pemerintah yang menaikkan upah PNS dan TNI/Polri 8 persen dan pensiun 12 persen, maka permintaan Partai Buruh dan KSPI untuk menaikkan upah minimum 15 persen adalah hal yang wajar," kata dia dalam Konferensi Pers, Senin (21/8/2023).

Dia menyebut, angka kenaikan upah PNS 8 persen merupakan penjumlahan dari angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sebut saja, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesari 5,2 persen dan inflasi sekitar 2,8 persen.

Alhasil, kata Said Iqbal, didapat angka 8 persen sebagai kenaikan gaji PNS. Namun, menurut dia ada perbedaan penghitungan upah bagi buruh swasta.

"Jelas tuh PNS dasar perhitungan kenaikan upah tahun 2024 ini adalah 8 persen, dari pertumbuhan ekonomi 5,2 persen ditambah inflasi 2,8 persen sama dengan 8 persen," jelasnya.

Sementara itu, ada 3 komponen yang diatur untuk menentukan kenaikan upah buruh swasta. Yakni, besaran pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Kenaikan upah mininum buruh swasta lebih rendah karena ada indeks tertentu tadi. Kalau kita kihat Permenaker, koefisiensinya 0,1 sampai 0,3. Ini kan kacau. Selisih 1,5 persenan. Buruh swasta naik 6,5 persen, PNS TNI/Polri naik 8 persen. Itu makin menguatkan argumentasi KSPI dan Partai Buruh minta kenaikan 15 persen," beber dia.