Bangun Infrastruktur Sosial, Cak Imin Usul Penyelenggara Pendidikan Bebas Pajak

Cak Imin Hadiri Acara Slepet Imin di Depok — Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menghadiri acara Slepet Imin di salah satu Foodcourt, Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan, pembangunan infrastruktur sosial dan kerakyatan harus melibatkan semua orang untuk hadir dan terlibat untuk memberikan solusi.

Muhaimin Iskandar pun mencontohkan infrastruktur gedung-gedung sekolah. Gedung ini menberikan kecerdasan bagi anak bangsa. Untuk infrastruktur sosial yang bisa dilakukan adalah dengan membebaskan pajak.

Sindiran Gibran Rakabuming dan Cak Imin soal Tom Lembong di Debat Cawapres 2024 Viral Lagi

"Kita bisa membebaskan pajak untuk seluruh penyelenggara pendidikan supaya fiskalnya terpenuhi,supaya pendidikan bisa terjangkau. Sehingga semua bentuk pendidikan dan semua yang berkaitan dengan mencerdaskan bangsa maka bebaskan pajaknya," jelas dia dalam Debat Cawapres 2024 yang berlangsung di JCC Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Menurutnya,hal ini sudah dilakukan di Jakarta dan bisa dikembangkan ke kota-kota atau daerah lain. "Infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberikan fasilitas yang memadai," kata dia.

Dalam debat ini, Calon Wakil Presiden Cak Imin mengaku memiliki berbagai strategi untuk bisa menggaet investasi.

"Investasi salah satu peling penting ke Pertumbuhan Ekonomi dan investasi tidak akan masuk bila tak bangun kepercayaan internasional dan dalam negeri dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha," ucap Cak Imin.

Menurut Cak Imin, di sisi lain investasi saat ini masih tertutup. Untuk itu, dia ingin investasi terbuka dan tidak terkonsentrasi pada padat modal.

"Kita harus geser ke padat karya yang bisa meningkatkan lapangan kerja. Di sisi lain, investasi transaparan akan membuka akses UMKM terlibat," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Penguatan UMKM

Untuk itu, katanya, agar investasi bisa masuk ke UMKM, maka harus melakukan penguatan kapasitas dan kualitas produksi UMKM.

Tida hanya itu, juga sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam memberi fasilitas dan kemampuan pemasaran. Hal ini menjadi kunci dalam meyakinkan kepercayaan investor.

"Penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk jaminan investasi tak akan jadi beban baru mengandung kecurigaan dan kerugian. Hukum harus ditegakkan untuk membangun kepercayaan," pungkasnya.