Menaker Ida Kukuhkan JAWARA Jadi Wadah Pengembangan UMKM

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia terus mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19.

Tercatat jumlah penempatan pada 2021 sebanyak 72.624 Pekerja Migran Indonesia, kemudian pada 2022 sebanyak 200.761 Pekerja Migran Indonesia, dan per November 2023 sebanyak 257.460 Pekerja Migran Indonesia.

Para Pekerja Migran Indonesia tersebut ditempatkan di berbagai sektor di negara-negara penempatan.

"Jadi, peningkatannya sudah sangat signifikan. Dengan jumlah peningkatan tersebut, pasti yang kita rasakan adalah remitensi yang meningkat, ada kontribusi yang sangat besar dari teman-teman pekerja migran kita pada perekonomian Indonesia di mana kontribusi per tahunnya kurang lebih 160 triliun. Itu luar biasa menyumbang devisa yang tidak kecil bagi perekonomian kita," ucap Menaker saat membuka Musrenbang Tematik Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).

Kendati begitu, Menaker menyatakan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih memiliki sejumlah tantangan besar ke depan. Pertama, 54 persen peminat bekerja ke luar negeri tingkat pendidikannya masih didominasi SMP dan ke bawah.

Kedua, 61 persen jumlah penempatan PMI masih didominasi perempuan yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan yaitu caregiver dan house maid. Ketiga, masih tingginya permasalahan PMI yang berangkat secara unprosedural. Dari 1.918 pengaduan per November 2023, 1.553 (81 persen) adalah pengaduan unprosedural.

Menaker Ida berharap, tantangan-tantangan tersebut dapat menjadi bahan pembahasan pada forum Musyawarah Musrenbang Tematik Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Saya kira tiga catatan ini menurut saya penting pada Musrenbang Tematik ini untuk menjadi bahan kita merencanakan kegiatan penempatan dan pelindungan pekerja migran kita," pungkasnya.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap laporan atas kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI. Ternyata aduan kasus tersebut terus mengalami peningkatan.

Peningkatan aduan atas kasus yang dialami TKI itu meningkat sekitar 16,8 persen dari 2022 lalu. Kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan online scam disebut menjadi yang paling tinggi di 2023 ini.

"Indonesia tentunya kita masih menyisakan tantangan yang perlu kita atasi bersama, berdasarkan datanya BP2MI, pengaduan kasus yang dialami pekerjaan migran Indonesia pada tahun 2022 ternyata meningkat 16,8 persen dari tahun sebelumnya," kata Amalia dalam Pencanangan Satu Sata Migrasi Internasional (SDMI) di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

"Pada tahun 2023 kasus perdagangan orang dan penipuan daring atau online scam ini menempati urutan yang teratas," sambungnya.

Dia mengatakan, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan tata kelola dari data migrasi Indonesia. Dengan begitu, dinilai perlu adanya perbaikan secara menyeluruh kedepannya.

"Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa masih adanya kesenjangan antara tata kelola migrasi Indonesia terutama data migrasi Indonesia, yang tentunya menuntut kita semua untuk bisa terus memperbaiki ke depan dalam rangka untuk melindungi para migran, baik Indonesia maupun internasional," paparnya.

Melalui SDMI yang tengah disusun oleh BPS dan International Organitation for Migration (IOM), data PMI kedepannya akan makin lengkap. Baik yang legal maupun ilegal.

"Semuanya nanti akan terdata di dalam data migrasi internasional ini. Ini makanya tadi pentingnya itu, jadi bisa meletakan juga baik yang melalui procedural maupun yang non procedural," jelasnya.