Waspada Modus Kerja di Luar Negeri llegal, Simak Ciri-cirinya

Kemnaker menghimbau, lebih baik mengikuti prosedur yang benar dan resmi jika hendak bekerja ke luar negeri. Sebab, penempatan PMI yang sesuai prosedur memiliki banyak manfaat dan terjamin dalam segi perlindungan. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan sebelum penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan.

Adapun untuk manfaatnya, yakni pertama, penempatan sesuai kompetensi serta dibekali pelatihan kompetensi. Kedua, mendapatkan kepastian pelindungan saat bekerja di negara penempatan.

Ketiga, mendapatkan ketenagakerjaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjan. Manfaat keempat, yaitu mendapatkn kemudahan dalam penanganan masalah, karena data Pekerja Migran Indonesia tercatat di sistem pemerintah.

Kelima, manfaat bekerja ke luar negeri sesuai prosedu yakni, mendapatkan pelatihan keuangan dan kewirausahaan saat penempatan maupun saat kembali ke tanah air.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat adanya kenaikam aduan kasus dari pekerja migran  tiap tahunnya. Pada 2023 ini, sudah masuk sebanuak 1.923 laporan.

Sekretaris Utama BP2MI Rinaldi mengatakan, aduan yang masuk tahun ini banyak bersumber dari perempuan dengan 1.140 laporan. Sementara, sebanyak 743 sisanya merupakan laki-laki.

"Kemudian kalau kita lihat data berikutnya, dari total yang tadi disebutkan pengaduannya 1.923 yang sudah berhasil dilakukan penyelesaian itu 526 kasus," ujarnya kepada wartawan di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Kemudian, dilihat dari kategori yang sudah diselesaikan BP2MI, sebanyak 141 kasus adalah pekerja yang legal atau sesuai prosedural. Lalu, 385 lainnya adalah pekerja migran non-prosedural alias ilegal.

Rinaldi menegaskan, sesuai amanat undang-undang, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan pelayanan kepada pekerja migra atau TKI yang legal atau pun ilegal.

"Jadi memang masih didominasi kalau yang pengaduan itu yang dulunya berangkat diam diam, yang non prosedural ilegal sekarang mereka mengalami masalah mereka lapor," tuturnya.

"Tapi pemerintah juga ga boleh membeda bedakan di UU 18/2017 bahwa pemerintah harus melindungi baik PMI yang resmi maupun yang tidak resmi," imbuh Rinaldi.

Rinaldi menerangkan penyebab aduan yang masuk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dia mengatakan, hal itu lantaran banyaknya pekerja migran yang berangkat secara ilegal sebelumny.

"Kalau yang namanya aduan, aduan itu tidak akan mungkin bisa kita katakan semakin tahun semakin kecil, karena apa? Aduan-aduan ini adalah tanda petik dosa-dosa masa lalu, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu," ungkapnya.

"Dimana saat itu kalau kita mau jujur, pemerintah belum hadir. Artinya itu orang mau berangkat kerja ke luar negeri dibiarkan begitu saja. Akibatnya mereka berangkat secara ilegal," sambungnya.

Rinaldi mengatakan hal itu jadi landasan kenaikan aduan setiap tahun. Langkah antisipasi pun disiapkan olehnya agar kedepannya tidak ada lagi pekerja migran yang berangkat secara ileg.

"Tapi ya kita coba lakukan mitigasi supaya kedepannya ini, yang namanya korban ini jauh lebih tertangani. Artinya pwmerintah hadir disana melalui perwakilan kita di luar negeri, Kemenlu. Nanti begitu mereka masuk ke Indonesia, itu lah yang menjadi tanggung jawab kita BP2MI. Dan aduan itu macam-macam, gaji gak dibayar 20 tahun, dan sebagainya," pungkasnya.