Pemerintah Siapkan Skema KPR Cicilan Flat 35 Tahun, Mulai 2024

Herry menjelaskan, program flat 35 ini merupakan salah satu modifikasi dari dari skema penyaluran rumah subsidi. Saat ini penyalurannya melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Bedanya, tenor cicilan kredit rumah yang menjadi lebih panjang hingga 35 tahun. Selanjutnya, besaran cicilannya pun ditetapkan dengan nominal yang sama hingga lunas.

"Itu pilot di 2024 ini, dengan modified FLPP tadi sudah seperti itu konsepnya," kata dia.

"Jadi dengan produk baru ini sudah fix, tinggal tenornya saja mau 35 atau 30, hari ini exercise kita di 30 tahun, tapi sebetulnya dibikin 35 juga tidak apa-apa, toh akan dievaluasi berdasarkan penerima manfaat," pungkas Herry.

Diberitakan sebelumnya, program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) menjadi strategi pemerintah dalam mendukung keterjangkauan pemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Hingga tahun 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana APBN senilai Rp108,5 triliun melalui dana bergulir dan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk program KPR FLPP atau setara dengan 1.289.748 unit rumah.

Sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menjalankan komitmen guna menurunkan beban fiskal pemerintah melalui dukungan pembiayaan porsi 25% FLPP.

Dalam pelaksanaanya, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menyediakan porsi 25% dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN untuk disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Penyalur. SMF pun melakukan leverage atas Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima dengan menerbitkan Surat Utang.

Dari PMN yang diterima sebanyak Rp7,8 triliun, SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP senilai Rp17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah. Pada semester I 2023, SMF telah menyalurkan dana dukungan sebesar R 2,21 triliun atau setara untuk 59.538 rumah.

Tambah Investasi

Indonesia telah memulai progres yang sangat baik dalam rangka mengatasi isu backlog perumahan dengan mengimplementasikan kebijakan FLPP. Pada tahun anggaran 2024, pemerintah kembali mengalokasikan tambahan investasi kepada PT SMF sebesar Rp1.891,0 miliar untuk program KPR FLPP bagi MBR.

Dari dana tersebut ditujukan untuk mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR serta meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait. Seperti diketahui, sektor perumahan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki multiplier effect kepada sektor lainnya.