Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 26,7 Triliun Bangun IKN

Hingga saat ini progres konstruksi infrastruktur dasar IKN Nusantara Tahap 1 telah mencapai 62,65%. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi sementara anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2023 telah mencapai Rp 26,7 triliun atau 97,6 persen dari pagu Rp 27,4 triliun.

"IKN tahun ini kita belanjakan Rp 26,7 triliun. Itu anggaran total untuk tahun ini Rp 27,4 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KiTa, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Untuk rinciannya, pemerintah telah merealisasikan Rp 23,8 triliun dari pagu Rp 24,3 triliun.

Anggaran tersebut untuk pembangunan klaster infrastruktur di IKN, diantaranya pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, kawasan permukiman (pembangunan tower rusun ASN dan Hankam), pembangunan jalan tol IKN, duplikasi jembatan pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pemaluan, Saluang, san Tengin.

Kemudian, pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp 2,9 triliun dari pagu Rp 3 triliun.

Anggaran Non Infrastruktur

Anggaran untuk klaster non infrastruktur di IKN digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, untuk dukungan pengamanan Polri dan operasional Otorita IKN.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara selama periode 2022 hingga 2024 sebesar Rp 72,8 triliun.

"Kalau kita lihat di tahun 2022 kita sudah belanja Rp 5,5 triliun untuk IKN. Untuk tahun 2023 itu naik cukup besar Rp 26,7 triliun, dan tahun 2024 lebih besar lagi Rp 40,6 triliun," pungkasnya.

2 dari 2 halaman

15 Investor Bakal Groundbreaking di IKN Januari-Februari 2024

Masalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tema yang panas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) yang berlangsung pada 22 Desember 2023. Dalam debat tersebut, ketiga cawapres berdiskusi mengenai porsi pendanaan pembangunan infrastruktur IKN antara APBN dan non-APBN.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pun menanggapinya. Otorita IKN menargetkan 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (non-APBN). Ia pun yakin target tersebut bisa tercapai. Akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara pada 2024.

"Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi," katanya dikutip dari Antara, Selasa (2/1/2024).

Dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang Rp466 triliun, lanjut dia, dengan hitungan sekitar 19-20 persen berasal dari APBN.

Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sepanjang 2023, menurut dia, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp 41 triliun.

kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
IKN Nusantara
Publik
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
Lihat Selengkapnya
IKN Nusantara
apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn
IKN
anggaran