9 Jurus Industri Mebel Kejar Target Ekspor USD 5 Miliar di 2024

FOTO: Sempat Turun, Penjualan Mebel Berangsur Normal — Pekerja menyelesaikan pembuatan kursi tamu ukir Jepara di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (23/10/2020). Pengusaha kursi kayu jati tersebut mengatakan, pada awal pandemi COVID-19 penjualan mebel sempat turun 50 persen namun kini berangsur normal. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) bersama Pemerintah sepakat menargetkan ekspor mebel dan kerajinan sebesar USD 5 miliar pada tahun 2024.

Namun, HIMKI menyadari dalam merealisasikan target tersebut di atas diperlukan dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah; pelaku usaha industri mebel dan kerajinan baik skala kecil, menengah, maupun besar; para desainer; dan stakeholder lainnya termasuk media dan organisasi swasta lainnya yang concern terhadap perkembangan industri mebel dan kerajinan nasional.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, membeberkan sembilan langkah yang harus dipenuhi untuk mencapai target ekspor sebesar USD 5 Miliar pada tahun 2024.

Langkah pertama, yakni kecukupan suplai bahan baku utama dan bahan penunjang. Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dengan stabilitas harga menjadi faktor penentu daya saing industri mebel dan kerajinan.

Untuk memenuhi kebutuhan kayu setidaknya 30 persen dari jumlah kebutuhan sampai saat ini masih didatangkan dari Impor, karena masih kurangnya pasokan kayu perkakas (kayu keras) dari kawasan hutan dalam negeri.

"Mempertimbangkan target ekspor mebel dan kerajinan senilai USD 5 miliar pada tahun 2024, dimana dari nilai tersebut 55 persen masih berupa produk berbahan baku kayu atau setara dengan ±12 juta m3 kayu bulat dari berbagai jenis kayu dengan kualitas dan standar yang dikehendaki pasar," kata Abdul dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Bahan Baku

Selain kayu, untuk mendukung target ekspor tersebut dibutuhkan sekitar 67.194 ton bahan baku rotan siap pakai.

Hal yang tidak kalah pentingnya dan perlu mendapatkan perhatian adalah bahan penolong/penunjang atau bahan pendamping seperti, fitting/aksesories, bahan pengemas, dan bahan-bahan finishing yang berperan pada kegiatan proses produksi.

Langkah kedua, peremajaan alat dan teknologi produksi. Salah satu program unggulan Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang terbukti berdampak terhadap efisiensi, produktivitas, dan standarisasi kualitas adalah program restrukturisasi atau peremajaan mesin/peralatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (IHHP) bagi sektor industri pengolahan kayu termasuk industri furniture (industri skala menengah - besar).

Untuk peremajaan mesin/peralatan industri skala kecil dan menengah program dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA).

2 dari 3 halaman

Langkah Selanjutnya

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, mengatakan kinerja industri mebel dan kerajinan nasional mengalami penurunan ekspor (dok: Tira)

Ketiga, inovasi dan Pengembangan Desain. Pengembangan desain dan inovasi produk salah satu kunci menghadapi ketatnya persaingan di pasar global. Industri mebel dan kerajinan (homedecor) merupakan bagian dari industri kreatif yang menghasilkan produk dengan trend desain yang cepat berubah.

"Dalam mengimbangi tren desain yang cepat berubah dibutuhkan suatu wadah untuk melakukan pengembangan desain dan inovasi produk. Sejalan dengan itu diperlukan perlindungan hukum terhadap produk hasil pengembangan inovasi dan desain," ujarnya.

Langkah keempat, yakni promosi dan pemasaran. Dengan mempertimbangkan tetap lemahnya permintaan pasar global, terutama dari pasar negara maju yang menjadi tujuan utama ekspor mebel dan kerajinan Indonesia.

Pengaruh ketegangan geopolitik yang dimulai awal tahun 2022 yang diikuti adanya konflik bersenjata dan diperburuk dengan adanya konflik bersenjata yang tengah berlangsung, antara Hamas dan Israel yang dikhawatirkan memicu konflik yang lebih luas dan berisiko meningkatkan kerawanan di kawasan Timur Tengah yang memicu pada kenaikan harga energi akan berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi global dan menahan permulihan permintaan mebel, dan kerajinan dari negara-negara tujuan ekspor utama yaitu Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa dan negara maju lainnya.

"Untuk mengantisipasi kerugian yang semakin buruk yang dialami oleh pelaku usaha akibat akibat terganggunya pemulihan permintaan pasar Pemerintah perlu mengambil langkah- langkah antisipatif," katanya.

Kelima, peningkatan kompetensi SDM Industri. Kondisi terbatasnya tenaga kerja siap pakai yang memiliki kompetensi/tingkat keahlian khusus dan tersertifikasi akan berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan industri dan daya saing industri mebel dan kerajinan nasional.

3 dari 3 halaman

Selanjutnya

UMKM Diajak Manfaatkan Fasilitas GSP Ekspor Produk ke AS — Pekerja membuat mebel di kawasan Tangerang, Selasa (3/11/2020). Kementerian Koperasi dan UKM mengajak para pelaku UMKM yang telah siap mengekspor untuk memanfaatkan Generalized System of Preference (GSP). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Keenam, regulasi dan sistem pengupahan. Pemerintah dalam menyusun regulasi termasuk juga sistem pengupahan tenaga kerja nasional, dan daerah secara konsisten yang mengakomodir aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat agar dapat menjamin kelangsungan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi pelaku industri yang telah eksis dan menjadi daya tarik bagi investor baru.

Ketujuh, penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga pinjaman perbankan pada level yang wajar amat penting sebagai dasar terwujudnya daya saing industri dan harga jual yang kompetitif di pasar global.

Kedelapan, pengurangan Tarif Pajak. Penghapusan pajak bahan baku impor dan supporting Industri atau pengurangan pajak bagi seluruh bahan, komponen yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor.

"Agar daya saing produk mebel dan kerajinan memperoleh efisiensi dari bahan yang tidak tersedia di dalam negeri. Serta penurunan tarif pajak badan pada angka kompetitif," ujarnya.

Langkah kesembilan, yakni penegakkan hukum. Hingga saat ini praktik penyelundupan terutama rotan masih terjadi. Selain penyelundupan fisik disinyalir modus penyelundupan bahan baku yang dilarang dilakukan dengan penyalahgunaan aturan/ketentuan kepabeanan al pelarian HS.

"Praktik penyelundupan sangat mengganggu stabilitas pasokan bahan baku ke industri dalam negeri. Terjadinya penyelundupan ini akibat lemahnya sanksi yang diberikan kepada para eksportir yang melanggar," pungkasnya.