Mengenal BPH Migas, dari Tugas, Fungsi hingga Tanggung Jawab

Erika Melanjutkan, dalam aturan turunan dari UU Nomor 22 Tahun 2001 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2022, BPH Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Jadi tanggung jawab BPH Migas langsung dibawah Presiden dan kami memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada presiden melalui Menteri ESDM," jelas dia.

BPH Migas secara rutin melakukan pelaporan hasil kerja mereka kepada Presiden setiap semester atau 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Oleh karena itu, BPH Migas selama ini terus mengawal kebijakan yang telah dikeluarkan oleh presiden melalui Kementerian ESDM agar berjalan dengan baik di lapangan.

“Sebagai contoh, Pemerintah menetapkan bahwa jenis bahan bakar tertentu itu adalah solar misalnya. Kemudian penyaluran solar itu ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR, contoh di 2023 sebesar 17 juta liter. Maka BPH harus membuat aturan bagaimana supaya salat itu bisa didistribusikan dengan tepat sasaran,” paparnya.

Peranan ke Penerimaan Negara

Tugas dan Wewenang BPH Migas tidak hanya sekedar itu saja. BPH Migas ternyata juga menyumbang pendapatan bagi negara.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Erika menjelaskan, setiap badan usaha yang bergerak di bidang BBM dan gas bumi memiliki kewajiban untuki membayarkan iuran ke BPH Migas.

"Tarifnya ada di PP itu kemudian iuran masuk ke kas negara dan diberlakukan sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," jelas dia.

Inilah sumbangan dari sektor hilir khususnya BBM dan gas bumi kepada penerimaan negara. Dari setoran ini, sejumlah tertentu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan akan digunakan untuk membiayai operasional BPH Migas.

Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro mengatakan, tugas dari BPH Migas adalah mengatur distribusi dan penyaluran BBM dan gas melalui pipa. Oleh karena itu BPH Migas harus mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan.

Sentot pun menjabarkan berbagai penyelewengan penyaluran BBM yang sering terjadi di masyarakat. Ia mengakui bahwa penyelewengan dilakukan dengan acara yang unik.

Seperti diketahui, untuk membeli BBM subsidi saat ini diwajibkan menunjukkan QR Code. Ada beberapa penyelewengan yang menggunakan kode dari kendaraan yang pajaknya sudah mati, ada juga yang menggunakan dari kode dari kendaraan yang sudah rusak. Bahkan ada beberapa oknum yang menggunakan plat nomor palsu agar bisa mendapatkan BBM subsidi.

Penyelewengan ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat sebagai pengguna. Penyelewengan ini membuat BBM tidak sesuai standar lagi sehingga bisa merusak kendaraan.

Mengapa banyak oknum membeli BBM subsidi dengan berbagai cara penyelewengan ini? Alasan paling kuat adalah mereka akan menjual kembali untuk mencari keuntungan pribadi.

Penyelewengan lain yang juga dilakukan adalah dengan mengoplos dengan BBM dari kilang ilegal atau kilang tradisional. BBM ini dicampur untuk dijual kembali.