UMKM Tak Raup Cuan di Pemilu 2024, Kemenkop UKM Duga Ada Atribut Kampanye Impor

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menduga adanya pembelian produk impor untuk atribut kampanye Pemilu 2024. Hal itu menjadi alasan turunnya penjualan atribut kampanye oleh UMKM lokal.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengatakan, di pemilu sebelumnya pemesanan barang-barang atribut kampanye banyak yang dilakukan melalui UMKM. Namun saat ini, terjadi peralihan ke e-commerce sehingga sulit untuk menentukan asal produk.

“Sekarang pemesanan bepindah ke e-commerce dan yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri,” ungkap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam konferensi pers di Kantor KemenKopUKM di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Yulius membeberkan, terjadi penurunan omzet penjualan UMKM pembuat atribut kampanye yang cukup drastis dari 40 hingga 90 persen menjelang Pemilu 2024, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Namun ia menambahkan, pembelian produk impor atribut kampanye tersebut masih merupakan dugaan karena didapat dari hasil wawancara 15 pelaku UMKM yang berjualan di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen Jakarta.

“Kita lihat, datanya tidak ada. Jadi beli online, misalnya barang dari China mereka (tambah) gambar Garuda dengan distempel, gambar atau lambang distempel,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan itu, salah seorang pedagang di Pasar Tanah Abang, yakni Dody Ariyanto, mengungkapkan bahwa pembelian produk impor beberapa kali didengarnya dari mulut ke mulut sesama pedagang.

Namun dalam praktik penjualannya, tidak dilakukan secara terang-terangan melainkan langsung dikirim dari luar negeri ke alamat peserta Pemilu.

“Hanya mendengar dari mulut ke mulut tapi kita tahu karena barang yang dari luar itu masuk dengan harga murah,” sebutnya.

Order Tak sampai Jutaan

Senada, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman juga mengungkapkan terjadinya penurunan penjualan.

“Sampai saat ini memang ada, bukan tidak ada, ada (pemesanan) tapi masih kurang. Dulu saat musim kampanye tahun 2019, tiga bulan sebelumnya sudah ada order dari 4 juta sampai 15 juta hanya dari partai. Sekarang, jutaan itu enggak sampai. Hanya puluhan ribu saja itu pun bukan dari partai hanya dari caleg,” terang Nandi.

“Mereka membuat pesanan tetapi dadakan dan tidak dalam jumlah besar, waktunya pun mepet. Penjualan kami turun drastis hingga 70 persen dibanding Pemilu 2019,” katanya.