Mengintip Rencana Ekonomi Hijau di Visi dan Misi Ganjar-Mahfud

Liputan6.com, Jakarta Pengurangan emisi rumah kaca, merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan ekonomi hijau (green economy) dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Cawapres 2024 Mahfud MD mengatakan, Indonesia tidak akan dapat mencapai target bebas atau nol persen emisi tahun 2060, jika tidak memiliki regulasi menyeluruh dan mengikat semua pihak tentang penangkapan, penyimpanan dan perdagangan karbon.

Untuk itu, dia mengemukakan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan melengkapi peraturan soal Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage/CCS), serta transaksi di bursa karbon dengan regulasi dan landasan hukum yang lebih komprehensif.

"Selain bisa menguntungkan Indonesia dari sisi ekonomi, mengurangi emisi gas rumah kaca merupakan salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat sebagai penduduk dunia untuk ikut berperan mengurangi pemanasan global," kata Mahfud dalam keterangannya, dikutip 

Jadi, Mahfud menilai penerbitan regulasi soal penangkapan, penyimpanan dan perdagangan karbon tidak bisa dilakukan secara sporadis atau hanya memperhatikan satu aspek karena masalah lingkungan melibatkan semua pihak, termasuk di tingkat lembaga Pemerintah.

Dia mencontohkan, di sektor minyak dan gas, sudah ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Umesaha Hulu Migas.

Namun, implementasinya terkait dengan pihak lain, seperti Pemerintah daerah sebagai lokasi proyek. Kemudian, dari sisi keuangan ada Kementerian Keuangan, dan perdagangan karbonnya dilakukan di bursa efek yang menjadi domain Otoritas Jasa Keuangan.

Regulasi menyeluruh soal perdagangan karbon juga disampaikan Mahfud dalam debat cawapres yang digelar di JCC, Jakarta, pada Jumat 22 Desember lalu.

"Jadi akan diatur secara menyeluruh. Jika regulasi yang sudah ada bagaimana kalau belum ada bagaimana kemudian opportunity-nya. Bagaimana kemudian kapasitas lembaganya. Bagaimana kemudian komunikasi publiknya. Bagaimana kemudian ideologisnya," jelas Mahfud MD.