Bekasi dan Serang Bakal Bikin Tanggul Raksasa, Bisa Untuk Tol dan Jalur Kereta

Relokasi Pedagang di Pelabuhan Kali Adem — Warga melintasi bekas lokasi warung makan pasca direlokasi di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (13/6/2022). Relokasi pedagang sebagai upaya menata kawasan pelabuhan serta menghindari banjir ROB yang kerap terjadi. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan pemerintah tengah mengkaji pembangunan proyek tanggul laut raksasa, atau Giant Sea Wall di pesisir Pantura Jawa luar Jakarta.

Secara pembahasan, muncul nama beberapa kota seperti Bekasi, Jawa Barat dan Serang di Banten. Selain mencegah degradasi tanah dan banjir rob, kehadiran Giant Sea Wall tersebut juga bisa dipakai untuk membangun jalan tol hingga jalur kereta api.

"Tadi di diskusi ada tuh Bekasi, Jawa Barat. Jadi harusnya dari Serang, aset jalan tol, kereta api, kawasan industri, kan banyak sekali di Pantura. Ini kan harus dijaga supaya dia tetap berfungsi," ujar Wahyu saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Menurut dia, kehadiran tanggul raksasa nantinya tidak hanya berfungsi untuk mencegah permukaan air naik. Tapi juga terintegrasi untuk pembangunan proyek infrastruktur lainnya.

"Jadi fungsi tanggul itu bisa dipakai juga untuk jalan, untuk kereta api, untuk pertahanan. Mungkin bisa dipakai juga untuk pertahanan seperti perluasan bandara," imbuh Wahyu.

Namun sebelum beranjak ke sana, Wahyu bilang saat ini pemerintah masih fokus dalam skenario pembangunan Giant Sea Wall di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Estimasi anggaran senilai Rp 164,1 triliun telah disiapkan untuk pembangunan Fase A dan Fase B proyek tanggul raksasa tersebut.

Wahyu mengatakan, pembangunan tahap awal (Fase A) dikhususkan untuk tanggul pantai terlebih dulu. Pekerjaan itu akan dilakukan sembari memantau penurunan muka tanah yang terjadi.

"Jadi ini satu kesatuan, jangka pendek dan jangka panjang. Hanya tadi dari diskusi kita enggak perlu menunggu sampai jadi parah, yasudah mulai sekarang saja. Karena dengan adanya Giant Sea Wall, ada kemungkinan kita bisa mendapat manfaat lebih," tuturnya.

"Misalnya, tadi dalam diskusi bisa saja dibangun bandara perluasan yang tidak perlu gusur-gusur orang. Jadi lebih banyak manfaatnya," kata Wahyu.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Akan Bangun Tanggul Laut Pulau Jawa, Anggaran Rp 778,7 Triliun

Banjir Rob Masih Genangi Permukiman Warga Muara Gembong — Seorang ibu menggendong anaknya sambil menerobos banjir rob yang menggenangi rumah dan tambak warga di Desa Pantai Mekar, Muaragembong, Bekasi, Senin (6/12/2021). Banjir rob telah menggenangi wilayah tersebut selama empat hari akibat kenaikan permukaan air laut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Pemerintah akan membangun mega proyek tanggul laut pulau Jawa atau giant sea wall. Pembangunan Tanggul Laut Pulau Jawa diperkirakan memakan waktu 40 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat, biaya pembangunan giant sea wall mencapai Rp164,1 triliun untuk tahap pertama melalui skema pendanaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Adapun, total anggaran untuk pembangunan Tanggul Laut Pulau Jawa diperkirakan mencapai USD 50 miliar. Nilai ini setara Rp 778,78 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.575 per USD.

"Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, estimasi kebutuhan anggaran pembangunan tanggul laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp164,1 triliun," kata Airlangga dalam acara Seminar Nasional Pembangunan Tanggul Laut, di Kempinski Hotel, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

3 dari 3 halaman

Solusi Banjir Rob

Airlangga menyebut, pembangunan mega proyek Tanggul Laut Pulau Jawa untuk mengatasi ancaman penurunan muka tanah (land subsidence) dan fenomena banjir rob yang sering terjadi di kawasan Pantura Jawa.

"Diperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan

Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila tidak segera ditangani," ujar Menko Airlangga.