Bulog Jamin Bansos Beras 10 Kg Disalurkan Tanpa Ada Atribut Politik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah tengah melakukan perhitungan anggaran terkait rencana untuk menambahkan jumlah alokasi penyaluran program bansos beras sampai dengan Juni 2024.

RI 1 pun menekankan, pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya strategis agar program pro rakyat yang digalakkan pemerintah dapat berjalan sesuai harapan.

"Hari ini sudah diterima ya untuk alokasi bulan Januari, selanjutnya akan diterima lagi untuk bulan Februari dan Maret. Jadi, saat ini kita sedang berusaha agar Bantuan Pangan bulan April, Mei dan Juni dapat dilanjutkan dengan memperhatikan kondisi APBN," ujar Jokowi saat membagikan bansos beras di Kota Serang, Banten, dikutip Selasa (9/1/2024).

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menerangkan, data penerima manfaat yang saat ini diterima dari Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah melalui proses verifikasi berbagai pihak yang berwenang. Sehingga akurasinya dapat dipertanggungjawabkan.

"Data yang saat ini ada tentunya berasal dari Kemenko PMK, dan ini sudah melalui verifikasi di berbagai tempat diantaranya BPK dan BPKP. Nah, data ini kemudian diuji serta pemutakhiran datanya dilakukan setiap bulan sekali sampai dengan tiga bulan sekali dan akurasinya terus diperbaiki dengan smoothing," ungkapnya.

Senada, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan, program bansos beras merupakan program pemerintah dengan daya jangkau manfaat yang sangat luas di masyarakat.

Sehingga program ini dinilai menjadi sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, saat ini stok Bulog mencukupi untuk melaksanakan program bantuan pangan selama beberapa bulan ke depan.

"Saat ini stok Bulog mencukupi untuk penyaluran Bantuan Pangan yang jumlah penerima manfaatnya mencapai 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat) sampai dengan bulan Juni. Kalo kita asumsikan setiap keluarga rata-rata terdiri empat orang maka sudah 88 juta rakyat Indonesia yang merasakan manfaat dari program Bantuan Pangan ini," jelas Bayu.

Kelompok buruh menilai penyaluran program bansos 2024 rawan politisasi jelang Pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024. Adapun sejumlah program bansos direncanakan mulai cair pada Januari ini, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bansos beras 10 kg, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Indonesia Pintar (PIP).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban memandang program bantuan sosial yang akan diluncurkan Januari-Maret 2024 memang bagus. Hanya saja, saat ini ia melihat itu sudah sarat dengan kepentingan.

"Sebahagian masyarakat akan menilai bahwa bantuan ini tidak murni lagi kalau dilihat dari sisi bantuan murni, tetapi satu syarat untuk kampanye," kata Elly kepada Liputan6.com, Senin (8/1/2024).

Menurut dia, semuanya sekarang dikaitkan dengan Pilpres, dimana ada anak Presiden yang sedang mencalonkan diri, ditambah ada faktor ketidaknetralan Presiden saat ini.

"Bansos dibutuhkan terutama mereka yang masuk dalam kategori buruh dan miskin. Hanya saat ini kita menilai bantuan ini sarat dengan muatan politik," ungkapnya.

Elly tidak menyangkal jika penyaluran bansos saat ini bakal menimbulkan pro dan kontra. Sehingga, ia berpendapat sebaiknya itu dihentikan sementara hingga pilpres usai.

"Memang ini program pemerintah. Kalaupun harus dijalankan saat ini, dapat kah dipastikan bahwa bantuan yang beredar adalah dari pemerintah, tapi bukan dari parpol," tegas dia.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sebaiknya penyaluran bansos jangan dihentikan karena rakyat membutuhkan. Termasuk buruh korban PHK yang sudah tidak punya penghasilan.

Namun, Said Iqbal mensyaratkan pencairannya jangan dilakukan sekaligus. Khususnya pada Februari 2024 nanti, dimana ia menyarankan penyaluran bansos dilakukan selepas waktu pencoblosan.

"Tetapi penyaluran bansos jangan dirapel 3 bulan, melainkan disalurkan per bulan. Dimana khusus penyaluran bansos bulan Februari dibagikan tanggal 29 Februari pasca pemilu. Sehingga tidak ada politisasi bansos terhadap pemilu," ujarnya kepada Liputan6.com.

Sementara untuk pencairan per Januari ini, ia tidak mempermasalahkannya lantaran jeda waktu antara penyaluran dan tahap pencoblosan masih terhitung jauh.

"Penyaluran Januari tidak akan ada pengaruh karena pemilu masih 14 Februari, rakyat sudah lupa. Prinsipnya bulan Februari tidak ada penyaluran bansos dan bansos tidak boleh dirapel 3 bulan di muka," tegasnya.