Menko Luhut: Transformasi Digital Pemerintah Jadi Kunci Percepat Kemajuan Indonesia

Anas menerangkan, dalam Sidang Kabinet Paripurna Presiden menekankan sejumlah langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah. Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini.

"Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah," jelas dia.

Kedua, akselerasi transformasi digital layanan pemerintah melalui transformasi struktural BUMN Peruri menjadi GovTech alias tim pengelola digital pemerintah. Ketiga, Jokowi menekankan perlunya kerja kolaboratif di semua lini.

"Transformasi digital pemerintahan tentu membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan dedikasi untuk bekerja sama lintas sektor dengan melepas ego demi memastikan Indonesia siap menjadi negara terdepan dalam transformasi digital," tutur mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Kerja kolaboratif juga diperlukan dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID (Identitas Kependudukan Digital), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan.

Keempat, perlindungan data pribadi. "Perintah bapak Presiden yang juga jadi concern utama adalah keamanan data. Kematangan keamanan data harus dijamin atau dijaga dengan merujuk standar internasional sesuai best practice yang telah digunakan di berbagai negara,” lanjutnya.

"Langkah berikutnya, koordinasi penerapan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara," pungkas Anas.