Sukses

Program Subsidi Motor Listrik Tak Laku, Luhut Bilang Begini

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program subsidi pembelian sepeda motor listrik hingga konversi motor listrik.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program subsidi pembelian sepeda motor listrik hingga konversi motor listrik. Padahal, pemerintah menjanjikan subsidi hingga Rp7 juta untuk setiap pembelian motor listrik.

Menko Luhut mengaku telah meminta Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin  untuk mempercepat realisasi anggaran subsidi untuk program pembelian maupun konversi motor listrik.

 

"Sekarang oleh pak Rachmat lagi dikejar lagi supaya subsidinya itu bisa keluar dengan cepat," kata Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan dikutip, Minggu (14/1/2023).

Luhut menilai, percepatan realisasi anggaran subsidi untuk pembelian maupun konversi motor listrik penting untuk meyakinkan masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak terlalu lama menunggu uang pencairan subsidi motor listrik.

"Karena kalau orang terlalu lama duitnya gak dibayarkan juga repot tuh," pungkas Menko Luhut.

Diketahui, program subsidi motor listrik baru sebesar Rp 7 juta sudah mulai diminati masyarakat. PT Surveyor Indonesia (PTSI) mencatat, sudah ada sekitar 7.000-8.000 orang yang mendaftar ikut program subsidi motor listrik ini.

Surveyor Indonesia bertindak sebagai pengelola Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira). Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran 200.000 unit motor listrik yang mendapat subsidi di 2023 ini.

"Saya belum ada angka update-nya ya untuk bantuan motor listrik itu ya, mungkin sekarang sudah sekitar 7.000-8.000-an," ujar Direktur Komersial PTSI Saifuddin Wijaya di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Target Penyaluran

Mengenai target penyaluran 200 ribu unit, Saifuddin berharap pada sisa penghujung tahun 2023 ini ada lonjakan yang cukup signifikan. Sehingga bisa cukup mengejar target penyaluran menjadi lebih banyak.

"Targetnya sih 200 ribu. Sepertinya ya, kita nggak tahu, mudah-mudahan Desember ini ada 'boom' keinginan mereka. Tapi kembali lagi kita serahkan ke masyarakat, bagaimana peminatan mereka terhadap motor listrik," terang Luhut.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Gebrakan Terbaru Luhut, Punya 2 Cara Jitu Hapus Polusi Udara di Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap dua cara pemerintah dalam mengatasi persoalan polusi udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pertama, pemerintah akan mendorong penggunaan mobil maupun motor listrik di jalanan ibu kota.

"Ini masalah polusi Jakarta, ada dua hal kita buat. Kita mempercepat EV termasuk sepeda motor itu," kata Menko Luhut dalam akun Instagramnya @luhut.pandjaitan dikutip Minggu (14/1).

Kedua, lanjut Luhut, pemerintah akan mendorong penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan. Yakni, BBM jenis Euro4 dan Euro5.

"Ini (BBM ramah lingkungan) supaya sulfurnya rendah. Itu juga akan mengurangi polusi," terangnya.

Luhut menilai persoalan polusi udara di langit wilayah Jakarta dan sekitarnya merupakan permasalahan serius untuk segera diatasi. Mengingat, dampak buruk polusi udara dapat mengancam kesehatan seluruh lapisan masyarakat.

"Kalau polusi ini kan tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Semua orang kena," pungkas Menko Luhut.

Sebelumnya, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.26 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 163 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5.

Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini itupun mencatatkan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Posisi Jakarta sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk bukan baru kali ini terjadi. Ibu kota negara Republik Indonesia ini sudah berulang kali memuncaki daftar itu

Setelah Jakarta, kota dengan kualitas udara terburuk berikutnya adalah Doha (Qatar) dengan indeks kualitas udara di angka 160 dan Delhi (India) di angka 159. Adapun, sejumlah wilayah di Jakarta dengan kualitas udara terburuk, antara lain Kebon Jeruk, Pantai Indah Kapuk, Kalideres, Cilandak Barat, dan Pluit. 

3 dari 4 halaman

Menko Luhut: Polusi Udara Jakarta Makin Baik, tapi Masih Temporary

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga diangkat sebagai Ketua Satgas Polusi Udara Jabodetabek, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut indeks polusi udara saat ini telah membaik.

"Pencemaran indeks ini sekarang pada hari ini angkanya kita monitor sudah semakin bagus. Saya monitor betul ini," ujar Menko Luhut dalam acara Seminar Nasional IKAXA di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Menurut dia, penanggulangan polusi Jakarta turut terbantu oleh modifikasi cuaca yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan water mist spraying dengan dua pesawat Cessna.

"Karena sekarang kita buat pesawat terbang itu drone untuk mengikat polutannya. Itu yang membuat cepat, tapi itu kan temporary," imbuh Luhut.

 

 

4 dari 4 halaman

Uji Emisi

Sebagai tindak lanjut, Luhut bakal menindak tegas kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang tidak lulus uji emisi. Penindakan ini utamanya dilakukan bagi para pegawai pemerintahan.

Luhut mengaku dirinya telah berkoordinasi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk melacak kendaraan yang dipakai oleh seluruh pegawai pemerintahan.

"Saya udah bilang ke pak Heru gubernur, pak Heru, seluruh instansi pemerintah baik TNI/Polri semua periksa. Tidak boleh yang jalan pake asap yang kuat. Karena sekecil apapun punya pengaruh, punya kontribusi," tegasnya.

Tak hanya soal kendaraan, ia pun mewanti-wanti pelaku industri yang memiliki pembangkit listrik sendiri untuk menggunakan teknologi cofiring dan memasang scrubber.

"Semua listrik-listrik yang ada di perusahaan, yang 5 MW, 3 MW pake cofire itu kita minta dia pakai scrubber. Atau ditutup nanti, kita gantikan oleh PLN. Saya bilang PLN, kamu kan ada excess power, kamu harus kasih insentif. Jadi semua harus holistik penanganannya," pinta Luhut.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.