Perintah Menko Luhut: Tunda Kenaikan Pajak Hiburan 40%-75%

Pada kesempatan itu, melalui keterangan dalam unggahan di Instagram pribadinya, Luhut mengatakan telah mengumpulkan sejumlah pejabat di instansi terkait. Dia juga menimbang untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu. Utamanya, terkait dampak penerapan pajak terhadap kelompok pengusaha kecil.

"Pertama, terkait kenaikan pajak hiburan. Saya sebenarnya sudah mendengar ini sejak beberapa waktu lalu. Sehingga saat itu saya langsung mengambil inisiatif dengan mengumpulkan instansi terkait untuk membahas masalah ini. Saya berpendapat wacana ini perlu ditunda dulu pelaksanaannya, untuk kami evaluasi bersama apa dampaknya pada rakyat. Terutama mereka para pengusaha kecil," urainya.

Menko Luhut menegaskan, pada konteks industri hiburan tadi, tidak terbatas pada usaha-usaha berskala besar. Tapi ada pengusaha kecil lain dalam ekosistem industri hiburan tersebut.

"Yang perlu masyarakat ketahui adalah, industri hiburan bukan hanya berisi karaoke dan diskotik saja. Ada banyak pekerja yang sumber penghasilannya bergantung pada para penyedia jasa hiburan baik skala kecil sampai menengah. Atas dasar itulah, saya merasa belum ada urgensi untuk menaikkan pajak ini," tulisnya.

Diberitakan sebelumnya, Pajak hiburan naik dengan kisaran 40-75 persen menuai protes dari kalangan pengusaha, termasuk ada sebagian yang melayangkan gugatan terhadap aturan tersebut. Lantas, apakah pemerintah akan merevisi aturan tersebut?

Diketahui, artis kondang Inul Daratista hingga Hotman Paris turut bersuara mengenai tingginya pajak hiburan ini. Tercatat ada sekitar 22 pemohon yang turut serta melayangkan permohonan judicial review atas kenaikan pajak hiburan itu ke Mahkamah Konstitusi.

Aturan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Merespons upaya hukum itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pihaknya menyerahkan pada keputusan MK.

"Kalau judicial review akan menunggu keputusan MK-nya," ucap dia saat ditemui di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Terkait revisi aturan, Susiwijono mengatakan tetap mengacu pada perkembangan proses hukum di MK. Kendati, dia juga menegaskan kalau UU HKPD sebagai payung hukum pajak hiburan naik jadi 40-75 persen sudah ditetapkan sejak 2022 silam.

"Kan ini undang-undang sudah ditetapkan di 2022 yang lalu, tinggal pelaksanaannya. Nanti tinggal nunggu keputusan di MK, kalau memang ada keputusan untuk mereview ya seperti biasa, kami kan juga menangani judicial review kan cukup banyak, Undang-Undang Cipta Kerja kan sedang proses sekian banyak JR juga disana," paparnya.

Merujuk pada penjelasan Kementerian Keuangan, Susiwijono sepakat kalau penerapan pajak hiburan berkisar 40-75 persen ini mempertimbangkan aspek kepastian hukum. Kemudian, pada penerapannya, Pemerintah Daerah bisa memberikan pengecualian pada beberapa aspek.

Dia melihat juga pada sisi lain bahwa bisnis hiburan ini memiliki porsi yang cukup besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"tapi prinsipnya inikan uu sudah yang lalu tinggal implementasi ya, namun demikian pak menko mengingatkan kembali kita tetap pikirkan, karena inikan di dalam komponen PDB kita sektor hiburan juga share-nya cukup tinggi ke PDB-nya, berbagai sektor yang disebut PBJT itu yang jasa tertentu itu, itu share-nya ke PDB juga cukup tinggi, harus kita jaga semuanya," urainya.

"Kemarin mengingatkan di dalam implementasinya sudah ada beberapa keluar perda, namun demikian di dalam pelaksanaan enforcement-nya segala nanti mempertimbangkan semua aspek. Kami sih berharap karena sektor itu share-nya ke PDB juga cukup tinggi nanti kita akan pertimbangkan bersama-sama," sambung Susiwijono Moegiarso.