Bos PLN Akui Indonesia Butuh Suntikan Modal Asing Percepatan Transisi EBT

Dari sisi internal, pemerintah juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat kolaborasi sebagai dukungan percepatan transisi EBT di Indonesia. Salah satunya dukungan Kementerian Keuangan terkait anggaran melalui APBN.

"Ada aspek dari Kemenko Marves dalam kerangka dan Kemenko Perekonomian dalam kerangka makroekonomi, hubungan internasional, dan kemudian juga dalam Kementerian Keuangan dalam alokasi budget bagaimana mempengaruhi dari postur APBN, dan tentu saja dari Kementerian BUMN bagaimana dampak terhadap financial, commercial viability (kelayakan komersial), dari BUMN tersendiri," pungkas Darmawan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menanyakan kembali komitmen pendanaan suntik mati PLTU batubara dari kelompok negara maju yang tergabung dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).

Seperti diketahui, Indonesia tengah menanti pencairan dana JETP senilai USD 20 miliar, atau setara Rp 300 triliun. Sebagian besarnya dicairkan dalam bentuk pinjaman atau utang, dan sebagian kecil hibah untuk mendorong program transisi energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah memohon agar JETP tidak mengenakan bunga komersil untuk porsi pinjamannya.

"Dananya ada, cuman kan hampir sama dengan dana komersil. Kemarin juga dipertanyakan oleh pak Presiden ke pak Biden, bahwa harus ada sumber dana yang bukan hubungannya memudahkan, tidak seperti commercial finance," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Namun, dana JETP tidak hanya berfokus pada pensiun dini PLTU batubara.Sebab, ada 5 program yang diusung dalam langkah mencapai transisi energi."Kan kita juga minta JETP 5 program. Early retirement (pensiun dini), transmission, baseload renewable, kemudian renewable yang tidak baseload, kemudian untuk ekosistemnya," papar dia.