Nasib Honorer Tunggu Usulan Formasi CASN 2024

Khususnya para tenaga honorer yang menurut perhitungan masih tersisa sekitar 1,7 juta orang. Melalui usulan formasi CASN, BKN pun akan menganalisis kemampuan anggaran masing-masing instansi untuk membayar gaji non ASN yang nantinya terangkat jadi PPPK.

"Termasuk kebutuhan calon PPPK yang disesuaikan dengan jumlah non ASN di instansinya yang terdaftar di database BKN dengan kemampuan belanja pegawai di masing-masing instansi," paparnya.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya menyampaikan, penetapan status honorer yang terangkat jadi PPPK nantinya ada yang bersifat penuh waktu dan paruh waktu. Selain dari hasil rekrutmen CASN 2024 berbasis ranking, penentuan status itu juga tergantung kemampuan anggaran instansi bersangkutan.

"Nanti (pelaksanaan seleksi) tidak berdasarkan passing grade, berdasarkan ranking. Kenapa di-ranking? Kan daerah enggak punya uang semuanya. Oh, ada honorer misalnya 1.500 orang, Pemda punya duit berapa ini? Kan enggak semua punya uang," bebernya.

"Tapi status mereka otomatis sudah PPPK nanti. Karena kalau enggak harus diberhentikan. Karena mereka akan punya nomor induk kepegawaian. Kalau penuh waktu yang uangnya cukup. Nah, paruh waktu ya seperti sekarang, cuman statusnya yang sekarang dia dari honorer jadi PPPK," tutur Anas.

Sebelumnya, pemerintah bakal segera membuka seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 yang terdiri dari CPNS 2024 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Di sisi lain, rangkaian seleksi CASN 2023 baru akan rampung, dengan penetapan Nomor Induk PPPK yang ditargetkan tuntas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 Februari 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas mencermati ada beberapa evaluasi sekaligus perbaikan yang dilakukan pemerintah dengan mengacu pada pelaksanaan seleksi CASN 2023.

"Intinya, Kementerian PANRB dan BKN selalu melakukan evaluasi. Masukan dari publik, akademisi, maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah menjadi bahan evaluasi agar seleksi CASN semakin baik lagi," ujar Anas di Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (17/1/2024).

Ada sejumlah hasil evaluasi yang disorot Anas. Diantaranya, belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah. Bahkan, banyak tenaga non ASN yang mengajukan komplain kepada Kementerian PANRB terkait sedikitnya formasi yang dibuka pada seleksi CASN 2023.

"Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55 persen. Sedangkan untuk formasi PPPK, sekitar 23 persen yang tidak terisi,” ungkap Menteri Anas.

Secara nasional, Kementerian PANRB telah menetapkan kebutuhan ASN tahun 2023 sejumlah 1.030.751. Namun tidak semua kebutuhan diusulkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Total formasi yang dibuka pada seleksi 2023 hanya sebesar 567.166 sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah.

Dari keseluruhan formasi, sebanyak 20.890 formasi CPNS. Adapun 230.707 formasi terisi dari PPPK guru, 126.212 formasi terisi dari PPPK tenaga Kesehatan, serta 55.793 formasi terisi dari PPPK tenaga teknis lainnya.

"Sehingga secara umum, 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi atau sekitar 23 persen dari total formasi yang dibuka," ungkap Menteri Anas.